.webp)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaporkan, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM mencapai Rp 221,49 triliun. Adapun data ini merupakan laporan per 1 November 2023.
"Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, telah realisasi PBJ UMKM sebesar Rp 221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 474,62 triliun," kata Teten di Rakornas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2023 dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).
Sementara itu, per 27 Oktober 2023 realisasi belanja Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK) telah mencapai angka 37,6%, tinggal 2,4% dari target yang ditetapkan Instruksi Presiden (Inpres) yakni 40% di 2023. Menurutnya, belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40% dapat menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya meyakini acara ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional," ujarnya.
Teten menambahkan, LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp 810,91 triliun. Menurutnya, besaran tersebut merupakan angka yang memotivasi untuk terus memperkuat pengadaan dengan produk dalam negeri.
Ia menambahkan, sebanyak 87% UMKM telah terlibat dalam e-katalog dengan sejumlah besar produk, namun masih banyak yang belum terjual. Menurutnya, hal ini menjadi isu strategis yang yang perlu diatasi.
"Kita perlu mengatasi isu strategis seperti optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMK untuk bersaing di era disrupsi global, dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat," tuturnya.
Selain itu, Teten juga berpandangan, diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar. Hal ini bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan.
Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah, saat ini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan diantaranya pengadaan PDN pada 2022 masih 70%, per 27 Oktober 2023 ini sudah mencapai 90%.
Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi, yang pada 2022 mencapai 36,1% kini sudah naik menjadi 37,6%. "Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang mensyaratkan minimal 40%, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini," kata Hendrar.
Tercatat untuk produk tayang UMKM di e- katalog, juga mengalami kenaikan. Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp 83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp 1.613 triliun.
Simak juga Video: Jurus Mendag Zulhas Lindungi UMKM dari Serbuan Barang Impor
