Proyek food estate era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik kubu calon presiden Anies Baswedan. Food estate dinilai membuat negara menguasai produk secara sentralistik dan bukan memberdayakan petani.
Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (Timnas) nomor urut 1, Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN), Wijayanto Samirin menilai hasil dari proyek food estate kurang menggembirakan. Ia menyinggung kegagalan proyek lahan gambut 1 juta hektare era Presiden Soeharto.
"Dulu zaman Pak Harto ada rencana membuat sejuta lahan pertanian di lahan gambut, tidak berhasil. Kemudian food estate kalau kita lihat progresnya juga tidak menggembirakan. Karena memang kadang kala projek penting, mahal, besar itu tidak didasari pada studi yang memadai. Misalnya tanah, air, keasaman, kualitasnya, kadang-kadang kita kurang fokus ke masalah planning," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Oleh karena itu pihaknya menawarkan contract farming yang disebut bakal memberi kepastian kepada petani. Contract farming akan berbeda dengan food estate yang fokusnya membuka lahan baru.
"Kalau food estate kan membuka lahan baru, menanam di situ. Kalau contract farming kan ada petani-petani yang produksi, ada kota-kota yang beli, ada kontrak. Saya akan beli di tahun ini sekian, tahun ini sekian, harganya sekian sekian. Ada kepastian bagi si petani," katanya.
Dengan begitu saat memasuki masa panen petani tidak kebingungan mencari pembeli karena sudah ada di dalam kontrak. Petani juga tidak perlu takut dipermainkan oleh tengkulak.
Wijayanto berpendapat jika Anies sudah menawarkan solusi singkat bagi produsen dan konsumen. Apalagi yang menjadi permasalahan selama ini terletak pada distribusi dan tata niaga.
"Kenapa tidak di-connect antara yang sudah produksi dan sudah konsumsi selama ini, melalui contract farming. Itu memberikan kepastian kepada petani dan konsumen. Selama ini yang membuat harga beras, pangan, naik turun karena ketidakpastian itu," tuturnya.
"Saya menanam tidak tahu dijualnya ke mana, harganya berapa. Dengan contract farming ini jelas. Saya membeli beras tidak tahu harganya berapa dari mana, dengan contract farming jelas. Jakarta melakukan itu," lanjutnya.
Ia menyebut praktik kontrak semacam itu telah dilakukan di DKI Jakarta. Hasilnya harga kebutuhan pangan termasuk telur, ayam, beras hingga jagung relatif stabil. Menurutnya Anies akan menasionalkan program yang dianggap sukses di Jakarta ke seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Wijayanto menyebut contract farming juga bisa dijadikan sebagai agunan ke bank. Sehingga para petani dapat terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal atau rentenir.
"Dengan kontrak itu petani bisa pinjam ke bank karena kontrak itu laku untuk dijadikan agunan. Jadi secara bersamaan juga terhindar dari pinjol ilegal. Karena sebelumnya mereka dibantu oleh lintar darat, pinjol ilegal, rentenir," tutupnya.
(ily/kil)