Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan lalu menyebutkan perekonomian Indonesia di triwulan III tahun 2023 tumbuh sebesar 4,94% year on year (yoy). Meski secara kinerja masih terbilang positif, namun perlu dicermati bahwa persentase yoy yang dicapai masih di bawah titik psikologisnya yaitu 5%.
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Mohammad Aflah menerangkan hanya tersisa satu triwulan lagi untuk bisa mencapai target dan untuk bisa berada di atas 5%.
"Tinggal tersisa satu triwulan lagi untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 untuk berada di atas 5%," ungkap Aflah dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023)
Pemerintah pun menyiapkan langkah strategis untuk menjaga target tersebut, terutama pada sisa tahun 2023 ini. Langkah strategis tersebut di antaranya seperti bantuan beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga insentif perumahan. Alhasil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu instrumen dalam mengelola perekonomian nasional, kembali memainkan peran penting melalui tiga fungsinya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kinerja APBN per Oktober 2023 menjelaskan bahwa pendapatan negara mencapai Rp 2.240,1 triliun sedangkan belanja negara Rp 2.240,8 triliun. Meskipun defisit Rp 700 miliar, APBN masih mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 365,4 triliun.
Kinerja positif ini terjadi di tengah risiko dan ketidakpastian global yang masih meningkat. Indonesia tidak boleh mengabaikan kondisi global tersebut, karena efek rembesannya (spillover) berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional mulai dari inflasi hingga nilai tukar.
Aflah menambahkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan salah satu penyuplai pendapatan negara.
"Penerimaan kepabeanan dan cukai juga merupakan salah satu kontributor dalam pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan. Kinerjanya hingga bulan Oktober 2023 mencapai Rp 220,8 triliun. Capaian tersebut turut berkontribusi membiayai belanja pemerintah pusat dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, yaitu sebesar Rp 1.572,2 triliun. Bentuk belanja tadi di antaranya adalah perlindungan sosial, Petani, dan UMKM; pendidikan; hingga infrastruktur," lanjutnya.
Penerimaan kepabeanan dan cukai, terdiri atas Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK), dan Cukai. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai, sangat terpengaruh oleh kondisi perdagangan dunia. Pun demikian situasi geopolitik yang belum mereda, menyebabkan volatilitas atau ketidakpastian yang berpengaruh pada harga komoditas dunia. Belum lagi penerimaan cukai yang karakteristiknya tidak seperti penerimaan perpajakan pada umumnya, karena berfungsi sebagai pengendalian konsumsi. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak menyurutkan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menuntaskan amanat penerimaan hingga akhir tahun 2023 nanti.
Kebijakan Kepabeanan dan Cukai di Tahun 2024
Indonesia kini telah mencanangkan untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Cita-cita ini hanya bisa diraih, dengan kerja keras dan tidak business as usual. Dalam hal ini, APBN menjadi instrumen stimulus ekonomi dan kesejahteraan menuju negara maju tadi.
APBN juga harus mampu menjadi shock absorber dalam merespon dinamika perekonomian dan tantangan. Fungsi alokasinya harus dapat mendukung agenda pembangunan. Serta fungsi distribusinya mampu sebagai solusi kesejahteraan masyarakat
Aflah juga menjelaskan di tahun 2024, dan menyongsong visi Indonesia Maju 2045. APBN dirancang sedemikian rupa agar bisa terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik.
"Menuju visi Indonesia Maju 2045, APBN tahun 2024 pun didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Target belanja negara yang mencapai Rp 3.325 triliun, dipenuhi dengan pendapatan negara yang Rp 2.802 triliun dan pembiayaan Rp 522 triliun. Dengan arsitektur tersebut, APBN diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,2% dengan inflasi yang terjaga di 2,8%," terang Aflah.
(akd/ega)