Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan selama ini banyak sekali konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia. Menurutnya hal itu wajar saja terjadi karena masih minimnya tanah yang bersertifikat di Indonesia.
Jokowi menjabarkan seharusnya di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang tersertifikasi, namun hingga 2015 atau saat dirinya baru menjabat tanah yang bersertifikat baru ada 46 juta saja.
Artinya, ada sekitar 80 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat, hal ini menurutnya yang membuat banyaknya konflik tanah terjadi di Indonesia.
"Yang masih ada bidang tanah tanpa sertifikat masih 80 juta bidang, sehingga kalau ada banyak konflik tanah dan agraria ya kita harap maklum. Karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat," ungkap Jokowi dalam penyerahan sertifikat elektronik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Masih di tahun 2015, Jokowi sempat kaget ketika bertanya dalam setahun berapa sertifikat yang bisa diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), katanya hanya kurang lebih 500 sertifikat saja. Artinya, masyarakat harus menunggu 160 tahun lagi agar semua bisa dapat sertifikat.
"Saya tanya Menteri ATR/BPN saat itu, setahun bisa keluarkan berapa dari seluruh kantor BPN yang kita miliki? Kurang lebih 500 ribu. Artinya rakyat harus menunggu 160 tahun lagi agar semuanya bisa dapat sertifikat. 160 tahun lagi, siapa yang mau menunggu selama itu? Tunjuk jari saya beri sepeda," beber Jokowi.
Namun saat ini Jokowi mengatakan percepatan sudah dilakukan untuk menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat. Buktinya, saat ini sudah ada 109 juta sertifikat tanah yang sudah ada di tangan masyarakat setelah dirinya menjabat dan memacu program pendaftaran tanah sistematis lengkap alias PTSL.
"Kalau tadi 160 tahun, tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat. Total," pungkas Jokowi.
Simak juga Video: Heboh Aksi Duel Ekskavator di Siak Riau, Ini Kata Polisi
(hal/rrd)