Wakil Presiden Ma'ruf Amin senang melihat indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sayangnya, hal ini belum berdampak nyata terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, mulai dari kemiskinan hingga korupsi.
"Meski indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional. Seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi dan isu-isu lainnya," ujarnya dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP, RB, dan ZI, disiarkan secara langsung lewat Youtube KemenPAN-RB, Rabu (6/12/2023).
Ma'ruf Amin mengatakan, dalam dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, sudah banyak perubahan yang berarti. Indeks efektivitas pemerintah RI yang semula 64,76 di 2022, berhasil naik menjadi 66,04 di 2023. Bahkan dalam rilis Bank Dunia yakni Worldwide Governance Indicators (WGI), RI menempati peringkat ke-73 dari 214 negara.
Namun demikian, kondisi ini belum dapat berdampak nyata dalam mendorong Indonesia mencapai target-target pembangunan. Selain kemiskinan, ia juga menyoroti kasus-kasus korupsi oknum aparat negara yang beberapa waktu belakangan menjadi buah bibir masyarakat.
"Kita masih menemukan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang bahkan dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa keuangan negara," ujarnya.
Di sisi lain, kinerja birokrasi di jajaran pemerintah kabupaten/kota ternyata masih menunjukkan capaian yang rendah. Data dari Kementerian PAN-RB menunjukkan, baru ada sekitar 32,68% atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori baik.
"Angka ini adalah angka yang paling rendah jika dibandingkan capaian kementerian/lembaga (KL), yaitu sekitar 92% dan pemerintah provinsi sekitar 88%," imbuhnya.
Ma'ruf Amin mengatakan, ketiga hal tersebut menjadi tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintah semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal.
"Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen ASN harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak. Tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah," pungkasnya.
(shc/rrd)