Calon presiden (Capres) Anies Baswedan mengatakan saat ini investasi asing sulit masuk ke Indonesia. Ada beberapa penyebab, dua di antaranya karena birokrasi yang masih rumit hingga indeks persepsi korupsi Indonesia yang menurun.
Menurut Anies, investor asing dipastikan tahu kondisi kebijakan Indonesia. Jadi, mereka tidak bisa dibohongi kalau kebijakan soal investasi masih rumit dan suka berubah-ubah (inkonsistensi).
"Kalau kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% sampai 6,5% ini kita berhadapan dengan bahwa kenyataan investor asing itu paham kondisi kita. Jadi nggak bisa bohong, apa sih? Inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Mereka punya informasi yang lengkap. Kekakuan dari iregularitasi antara pusat, provinsi dan daerah," ungkap dia dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).
Masalah kedua, kepercayaan investor asing yang masih rendah. Menurut dia hal itu terjadi salah satunya karena indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun.
"Bahkan saya sempat bicara dengan beberapa orang, perjanjian investasi tidak mau ditandatangani di Indonesia, tetapi ditandatangani di Singapura. Artinya mereka tidak percaya dengan sistem kita. Bagaimana investor mau masuk, indeks korupsi kita itu menurun. Dunia membutuhkan indeks korupsi yang meningkat, keseriusan membereskan korupsi," jelas dia.
Untuk itu, menurutnya pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi adalah meningkatkan kembali kepercayaan investor asing dengan membenahi beberapa masalah tersebut.
"Saya rasa kita harus mulai memahami, kita punya masalah, kita harus punya koreksi jangan ditutup-tutupi. Karena membangun investasi bukan investasinya, tetapi peningkatan trust level. Indonesia harus mengembalikan trust level pada dunia," jelasnya.
Sebagai informasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia mengalami penurunan skor. Tahun lalu, skor CPI Indonesia merosot menjadi 34, dari 2021 yang mencapai skor 38.
"CPI Indonesia kita berada di skor 34 dan rangking 110," kata Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.
"CPI Indonesia kita berada di skor 34 dan rangking 110," lanjutnya.
IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.
(ada/ara)