Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pusat hingga 12 Desember 2023 terealisasi Rp 1.840,4 triliun atau 81,9% dari pagu APBN 2023 yang mencapai Rp 2.246,5 triliun dan 79,9% dari pagu di Perpres 75/2023 yang mencapai Rp 2.302,5 triliun. Hal itu dikarenakan realisasi subsidi BBM turun karena harga minyak lebih rendah dari asumsi awal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan belanja pemerintah pusat bukan karena belanja kementerian/lembaga (K/L) yang lambat. Pasalnya realisasi belanja K/L telah mencapai Rp 946,1 triliun atau 94,5% dari pagu yang mencapai Rp 1.000,8 triliun.
"Penyebabnya bukan pada belanja K/L yang menurun, tapi subsidi BBM yang mengalami penurunan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Baca juga: Jelang Akhir Tahun APBN Tekor Rp 35 Triliun |
Penurunan belanja pemerintah pusat karena menurunnya berbagai subsidi BBM terlihat dari realisasi belanja non K/L. Sampai 12 Desember 2023, realisasinya baru mencapai Rp 894,3 triliun atau 71,8% dari pagu APBN 2023 yang mencapai Rp 1.245,6 triliun dan 68,7% dari pagu di Perpres 75/2023 yang mencapai Rp 1.301,6 triliun.
"Belanja K/L tidak mengalami kontraksi, namun belanja non K/L yang mengalami penurunan cukup dalam. Yang turun tajam subsidi BBM karena harga BBM turun atau lebih rendah dari harga asumsi," ucapnya.
Sebagai informasi, belanja non K/L merupakan realisasi dari subsidi pupuk, kartu prakerja, serta pembayaran subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik). Realisasi belanja non K/L akan meningkat seiring proses pembayaran berbagai program termasuk subsidi dan kompensasi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp 99,6 triliun dengan rincian sebanyak 14.934,7 ribu kiloliter (KL) subsidi dan 11.489,3 ribu KL kompensasi.
(aid/rrd)