Nggak Bisa dari India, RI Bakal Impor Beras dari Mana?

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan hingga saat ini Indonesia masih belum bisa impor beras dari India. Padahal pihaknya bersama Bulog telah mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton di 2024 mendatang.

Bila tidak dari India, lantas dari mana lagi pemerintah bisa melakukan impor beras?

Arief menegaskan pada dasarnya penugasan impor beras dari Jokowi ini tidak melulu dari India saja. Sebab yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa mendapatkan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan dari mana asal beras tersebut.

"Pak presiden memerintahkan saya memerintahkan Dirut Bulog untuk cari beras dari manapun, dari manapun ya, sehingga pak Bayu (Dirut Bulog) sudah sampaikan juga bahwa kita sebenarnya tergantung kita sekarang (mau impor dari mana)," kata Arief saat ditemui wartawan, Kamis (21/12/2023).

"Enggak mesti dari India. Kan tadi sudah saya sampaikan ya enggak mesti dari India dari mana pun hari ini, yang penting kita bicara quantity (jumlah) ya pemenuhan bukan negara per negara," tegasnya.

Untuk itu pihaknya telah membuka penawaran ke sejumlah pihak yang bisa mengekspor beras ke Indonesia. Termasuk di antaranya bisa dari Vietnam, Thailand, Pakistan, hingga Kamboja yang kemarin sempat mengekspor 10.000 ton beras ke Indonesia.

"Jadi yang selama ini tuh fair bisnis ya, bidding (penawaran), dilempar kemudian mau dari Vietnam dari Thailand, mau dari Pakistan, Kamboja juga kemarin kan masuk 10.000 ton yang katanya Kamboja enggak bisa tuh buktinya Kamboja bisa mengirim first shipment ya 11 tahun MoU ya baru kemarin tuh bisa," ucap Arief.

Melalui proses penawaran ini, ia mengaku pemerintah bisa lebih selektif terhadap beras yang akan diimpor, baik dari segi harga maupun kualitas. Sehingga beras yang masuk ke RI bisa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Bulog.

"Jadi kita kan mau buat fair bisnis kan, supaya benar-benar beras yang didapat itu harganya kompetitif dan kualitasnya requirementnya mengikuti apa yang menjadi requirementnya Indonesia ya bulog. Ya mengenai broken-nya ya, kadar airnya, kualitasnya jenisnya kan itu kan ada standarnya dan itu bidding," ungkapnya.

Menurut Arief, sejauh ini Indonesia sendiri telah mendapatkan penawaran impor dari berbagai negara dengan total memcapai 4 juta ton, walaupun pada 2024 nanti pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan impor sebanyak 2 juta ton.

"Sekarang lagi mau dibuka bidding 2 juta ton, yang menawarkan (ekspor ke Indonesia) itu sudah 4 juta ton. Itu menandakan bahwa masyarakat dunia itu sebenarnya hari ini juga sanggup ya untuk memberikan beras," papar Arief.

Di luar itu Arief juga menegaskan bila pihaknya tidak akan membeli beras impor dengan harga lebih dari HPP (harga pembelian pemerintah). Besaran HPP sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023.

"Harga itu kan kita lock (kunci/tetapkan), berarti itu harga tertinggi. Kalau beli di bawahnya (dengan harga lebih murah) akan lebih bagus, itu yang harus dikerjakan sama Bulog. Sehingga nanti kalau ada subsidi, subsidinya itu ringan karena belinya sudah dengan harga yang murah," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan pemerintah telah memberikan penugasan kepada pihaknya untuk mengimpor 2 juta ton beras di 2024. Penugasan itu untuk berjaga-jaga mengisi kekurangan cadangan yang terjadi.

Bayu menjelaskan kebutuhan impor hingga 2 juta ton di 2024 melihat dari kekurangan di 2023 yang mencapai sekitar 1,3 juta ton dan melihat ketidakpastian masih tinggi. Ditambah lagi untuk meng-cover bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) 2024.