PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengambil kebijakan untuk mencicil gaji karyawannya. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, dari laporan PTDI, hal ini dilakukan karena adanya pembayaran dari konsumen yang tidak masuk tepat waktu.
Namun Erick memastikan tidak ada pemotongan gaji. Dia mengatakan persoalan gaji ini juga sudah dibicarakan oleh perwakilan karyawan.
"Permasalahan gaji PTDI, ini saya laporan dari mereka, jelas tidak ada pemotongan dan sudah dibicarakan akan dibayar bertahap karena ada cash miss, ada pembayaran nggak masuk tepat waktu," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/12/2023) kemarin.
"Bukannya dipotong apa segala, tapi mereka sudah bicara, memang bertahap dan bicara daripada perwakilan karyawan," lanjut Erick.
Untuk diketahui, PTDI mengeluarkan surat edaran mengenai kebijakan untuk mencicil gaji karyawan dengan nomor SE/028/030.02/KU 0000/PTD/12/2023 tentang Kekurangan Pembayaran Gaji Bulan November 2023.
Seperti dilihat detikcom, dalam surat tersebut dijelaskan, penjualan persediaan material tidak terpakai (dead stock) dan penerimaan uang muka dari customer yang dialokasikan/digunakan sebagai sumber pembayaran gaji sampai saat ini masih berproses. Sehingga, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, yang direncanakan akan dilakukan pelunasan pembayaran gaji bulan November 2023 dengan sangat terpaksa baru dapat dibayarkan maksimal Rp 1 juta untuk masing-masing karyawan.
"Kekurangan pembayaran gaji bulan November 2023 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023," bunyi surat tersebut.
PTDI juga telah buka suara mengenai keputusan tersebut. Perusahaan menyatakan, hal itu terjadi karena adanya pembayaran konsumen yang memerlukan waktu.
"Hal tersebut dikarenakan adanya proses pembayaran dari beberapa customer yang masih memerlukan waktu, walaupun kontrak telah ditandatangan dan efektif," kata Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald dalam keterangannya.
Dia menyebut, salah satunya ialah DND Philippines karena adanya perubahan kepemimpinan. Contoh lain adalah kontrak modernisasi C130 TNI AU dan pengadaan CN235 TNI AL yang telah ditandatangan, saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak dan ditargetkan pembayaran dapat diterima dari pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2023-Januari 2024.
"PTDI juga mengusahakan pendapatan dari optimalisasi aset non produktif seperti inventory lama yang tidak dapat dimanfaatkan untuk program berjalan," katanya.
Erick Thohir pun merespons soal kontrak modernisasi pesawat C130 TNI AU dan pengadaan pesawat CN235 TNI AL yang belum terbayar. Erick Thohir mengatakan akan memberikan bantuan. Hal itu disampaikan Erick saat ditanya apakah pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Pertahanan.
"Pasti kita bantu dong," kata Erick Thohir.
Erick menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyehatan industri pertahanan dengan pembentukan holding. Selain itu, pihaknya telah menutup anak usaha yang tidak ada fungsinya.
"Itulah yang saya bilang, kenapa dulu sejak awal industri pertahanan kita bikin holdingisasi dan ada tindak macem-macem untuk refocusing kepada bisnisnya. Dan saya sudah bicara, ke depan ada anak cucunya pun kalau bisa ditutup aja kalau yang sudah nggak ada fungsinya," katanya.
(ily/eds)