.webp)
Bersamaan dengan TEI ke-38, acara Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) pada 19-21 Oktober 2023 juga berhasil membukukan transaksi dagang yang setara dengan Rp 330 miliar. Transaksi tersebut berasal dari pembeli dalam negeri dan luar negeri di antaranya AS, Korea Selatan, Prancis, Persatuan Emirat Arab, Malaysia, Oman, Lebanon, Arab Saudi, Somalia, Bangladesh, dan Afrika Selatan.
Perdagangan Digital dan Perlindungan Konsumen
Dalam beberapa tahun terakhir, niaga elektronik (e-commerce) menunjukkan potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian. Nilai transaksi niaga elektronik sepanjang 2022 sebesar Rp 476,3 triliun dan tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 533 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mendukung potensi pertumbuhan niaga elektronik, Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kemendag juga menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 yang mengatur Positive List atau barang-barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah USD 100 per unit yang boleh diperdagangkan melalui platform niaga elektronik lintas negara berupa empat komoditas yaitu musik, perangkat lunak, buku, dan film.
"Kemendag berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan niaga elektronik Indonesia melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Harbolnas 2023 mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 25,7 triliun, meningkat Rp 2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022," ungkap Zulhas.
Sementara itu, hasil Survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) oleh Kemendag pada 2023 di 34 provinsi menunjukkan nilai IKK sebesar 57,04 atau meningkat dari 2022 yang hanya 53,23. Nilai indeks 57,04 ini termasuk dalam kategori 'Mampu'.
Artinya, konsumen Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajiban mereka untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungan.
Sepanjang 2023, Kemendag pun telah mengawasi 1.061 pelaku usaha. Pengawasan tersebut terdiri atas 497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan perdagangan dan 564 pelaku usaha hasil pengawasan post-border.
Merespons maraknya peredaran barang yang dilarang impornya sesuai ketentuan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada 2023 Mendag Zulkifli Hasan memimpin langsung pemusnahan pakaian dan alas kaki bekas asal impor senilai Rp 174,81 miliar.
Perlindungan konsumen juga diberikan untuk perdagangan komoditas, dalam hal ini aset kripto. Pada periode Januari-November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp 122 triliun.
Sedangkan, pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan bursa ada sebanyak 32 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang sedang dalam proses uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti.
"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau UU P2SK, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebti tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk segera difinalisasi," ungkap Zulhas.
Sebagai sistem inovasi perdagangan, Kemendag telah meluncurkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela. Tujuan Bursa CPO adalah membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time, sehingga dapat menjadi acuan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE).
Selain Bursa CPO, Kemendag juga telah meresmikan Bursa Kripto pada 17 Juli 2023 dengan PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Futures Exchange (CFX) sebagai pengelola bursa aset kripto Indonesia.
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Terkait tata kelola pemerintahan di Kemendag, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kemendag mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk semakin mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Kemendag telah menjalankan reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi untuk menerapkan pengelolaan risiko korupsi, dan strategi pencegahan korupsi.
"Catatan awal tahun ini mungkin belum bisa menggambarkan seluruh kinerja Kemendag. Namun, inilah catatan besar dari capaian sepanjang 2023 sebagai optimisme dari sektor perdagangan untuk menyambut 2024," tutur Zulhas.
"Kami akan terus proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam konferensi pers tersebut turut dihadiri Wamendag RI Jerry Sambuaga dan para pejabat eselon I Kemendag.
(akn/ega)
