.webp)
Indonesia makin ngegas menggenjot pengembangan bisnis Carbon Capture Storage (CCS) atau penangkapan dan penyimpanan karbon. Saat ini Peraturan Presiden yang menjadi dasar pengembangan CCS bakal segera dirilis.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan bisnis CCS adalah investasi masa depan. Dia menilai Indonesia memiliki potensi penyimpanan CO2 yang besar.
Model bisnis CCS juga dinilai Luhut dapat mengurangi emisi karbon sebagai komitmen pengelolaan lingkungan dengan praktik berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami selalu bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebagai syarat untuk berinvestasi di masa depan. Ini merupakan bukti kuat komitmen kami terhadap pengelolaan lingkungan dan praktik berkelanjutan," tegas Luhut dalam paparan secara virtual di acara peluncuran IICSS Forum 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).
Luhut juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, khususnya pegiat industri untuk mulai melek dengan pengembangan bisnis CCS di Indonesia. Potensi penyimpanan karbon di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 Giga Ton yang memberikan peluang bisnis dan investasi yang signifikan bagi para pegiat industri.
"Di tahun-tahun mendatang, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan di industri CCS, memanfaatkan potensi kapasitas penyimpanan Indonesia yang besar, mengembangkan industri hilir untuk menghasilkan produk rendah karbon," ujar Luhut.
Perpres Dirilis Bulan Ini
Luhut menyebutkan dukungan utama pemerintah untuk bisnis CCS. Dia mengatakan, sedang disiapkan Peraturan Presiden tentang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS) yang didukung dan diinisiasi oleh beberapa kementerian.
"Kami berdiri bersama untuk investasi berkelanjutan, dengan upaya yang bertujuan mengurangi emisi karbon sebagai pendorong investasi," ungkap Luhut.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyatakan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pengembangan CCS bakal dirilis bulan ini.
Jodi menyatakan sampai saat ini semua urusan birokrasi dan harmonisasi sudah selesai. Dalam waktu dekat beleid tersebut akan diluncurkan.
"Dari sisi Perpresnya itu harusnya dalam waktu dekat sudah akan di-launch resmi, semua proses dan tahapan birokrasi sudah dilalui dan selesai," ungkap Jodi di tempat yang sama.
Dia memaparkan, beleid tersebut akan mengatur beberapa hal penting soal penerapan dan pengembangan CCS. Pertama, soal kemungkinan melakukan CCS di luar wilayah kerja migas.
"Karena potensi yang paling besar di Indonesia itu selain reservoar adalah saline aquifer di luar WK Migas ini memungkinkan operator untuk melakukan ke sana juga," beber Jodi.
Selanjutnya, industri minyak dan gas juga dimungkinkan bisa melakukan penerapan CCS. Maka dari itu nantinya industri semacam besi baja, pabrik kaca, hingga smelter bisa melakukan CCS.
Lalu Perpres CCS juga akan mengatur soal impor karbon alias cross border CCS. Menurutnya, Indonesia punya cita-cita menjadi hub CCS, maka dari itu aturan ini dibuat.
"Investasi memang besar, dengan cross border ini akan membuat banyak investasi masuk. Jadi pada akhirnya industri bisa menggunakan CCS dengan lebih affordable," kata Jodi.
Simak juga Video 'Kata Luhut soal Kenaikan Pajak Hiburan: Tunda Dulu Pelaksanaannya':
