Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp 5 M per desa. Penambahan anggaran ini dilakukan sebagai upaya agar makin banyak masyarakat yang tinggal di desa.
Dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pria yang akrab disapa Cak Imin membeberkan beberapa strateginya. Selain pembangunan infrastruktur, Cak Imin juga ingin menciptakan kehidupan ekonomi desa dengan kegiatan wirausaha, seperti di sektor pertanian dan peternakan.
"Kita siapkan lagi kita naikkan lagi dana anggarannya Rp 5 miliar per desa agar tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh sehingga orang tertarik untuk tinggal desa," kata Cak Imin dalam debat keempat Pilpres 2024, di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).
Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai penambahan anggaran dana desa hingga Rp 5 miliar tersebut rentan untuk dikorupsi. Dengan dana desa yang sekarang sebesar Rp 1 M per desa saja, banyak kepala desa dan perangkat desa yang tersangkut kasus korupsi.
Melansir dari website Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 851 kasus korupsi dengan 973 tersangka yang melibatkan kades dan perangkat desa sepanjang 2015-2022. Melihat banyaknya kasus korupsi dana desa tersebut, Bhima mengatakan tata kelola dana desa perlu diperbaiki
"Banyaknya kepala desa yang tersangkut korupsi membuktikan tata kelola dana desa masih bermasalah. Kalau ditambah jadi Rp5 M berapa banyak kebocoran anggaran dengan tata kelola yang masih buruk? Jadi bukan menambah alokasi dana desa, yang harus diperbaiki adalah pemanfaatan dan tata kelolanya dulu," kata Bhima kepada detikcom, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, alokasi anggaran dana desa Rp 5 miliar ini sangat besar sehingga dapat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dia menghitung dengan 74.954 desa, berarti membutuhkan total dana sekitar Rp 374,7 triliun.
"Dana Rp 5 miliar per desa artinya butuh Rp374,7 triliun dengan asumsi 74.954 desa. Ini angka yang sangat besar dan perlu hati-hati karena bisa jadi beban APBN. Sementara dana desa yang existing saja masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti efektivitas dana desa meski diklaim menurunkan kemiskinan tapi sebagian masih belum tepat sasaran," jelasnya.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya untuk pengawasan berlapis, mulai dari keterlibatan aparat penegak hukum, KPK dalam bentuk pencegahan. Kemudian perlunya digitalisasi sistem yang menyeluruh hingga proses pengadaan barang untuk konstruksi dilakukan secara transparan dan menggunakan standar harga yang wajar. Masyarakat desa juga sebaiknya dilibatkan dalam membuat program dana desa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan sebelum menaikan jumlah alokasi anggaran dana desa, sebaiknya melihat terlebih dahulu sejauh mana efektivitas dana desa dengan anggaran Rp 1 miliar per desa. Sebab, masih banyak desa yang belum memaksimalkan kucuran dana Rp 1 miliar itu dikarenakan beberapa kendala, seperti tatanan kelembagaan di desa.
"Banyak daerah-daerah yang tidak bisa menjalankan atau melaksanakan program dari Rp 1 M itu secara efektif untuk mendorong perekonomian desanya. Banyak hal-hal non teknis, bukan hanya dari sisi ekonominya saja, tapi juga dari sosial dan tatanan kelembagaan di daerah-daerah tertentu yang mesti harus ditata dulu, di dibenahi dulu," kata Faisal kepada detikcom.
Lebih lanjut, dia memberi contoh dana desa di Papua masih digunakan untuk kelompok tertentu alih-alih digunakan untuk pembangunan ekonomi desa. Begitu pula desa-desa di Pulau Jawa.
Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya pengawasan dan pendampingan. Dana desa yang tidak efektif disebabkan masih banyaknya penyelewengan.
"Dari sisi sumber daya manusia di desanya jadi perlu didampingi. Jadi, misalnya yang untuk pendampingan ini bagaimana untuk meng-create satu program yang lebih efektif untuk mendorong ekonomi desa dan bagaimana membuat proposalnya, bagaimana manajemennya. Ini untuk menghindari penyalahgunaan," jelasnya.
Simak juga Video 'Temui Cak Imin, Sejumlah Komika Deklarasi Dukung AMIN':
(rrd/rir)