Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membalas kritikan terkait Indonesia yang disebut menjadi negara penonton dalam forum global.
"Ada yang berpendapat bahwa kita datang ikut di KTT, rapat-rapat pertemuan internasional hanya duduk, datang, diam, nonton, dan keluar. Ini pikiran yang menyesatkan," tegas Bahlil dalam konferensi pers kinerja investasi tahun 2023 di Gedung Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, Indonesia kini menjadi inisiator dan pedoman negara-negara berkembang lainnya untuk memperjuangkan kepentingan yang sama. Salah satu contoh bahwa Indonesia berpengaruh pada dunia adalah kebijakan hilirisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa kita dibawa ke WTO (World Trade Organization) terhadap pelarangan ekspor nikel kita? Karena memang mereka tidak ingin untuk industri hilirisasi ini ada pada negara berkembang dan belum ada dalam komunike bersama di antara negara G20," ucapnya.
Bahlil bercerita, saat KTT G20 di Bali akhir 2022 lalu itu, dirinya memimpin rapat untuk memasukan kebijakan hilirisasi dalam hasil komunike atau communique. Namun, negara-negara yang tergabung dalam G7 menolak dan tidak ingin hilirisasi dikerjakan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara G7 itu di antaranya, Amerika Serikat (AS), Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada.
"Maka kami memasukan satu poin kesepakatan terkait dengan hilirisasi dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Negara-negara G7 menolak semuanya. Mereka pikir ini serangan pada pasar, mereka mau tekan negara-negara berkembang," ungkapnya.
Akhirnya, agar mencapai komunike, Bahlil melobi sejumlah negara untuk mendukung kebijakan hilirisasi. Ia melobi India, Brasil, Afrika Selatan, China, Korea.
"Untuk saya sampaikan bahwa kita ingin tumbuh bersama-sama, negara-negara berkembang ini memiliki sumber daya alam, tetapi tidak memiliki teknologi. Kita ingin ada kolaborasi," jelas dia.
Bahlil mengatakan keputusan itu sempat tidak tercapai. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memerintahkan Bahlil agar keputusan itu masuk dalam komunike hasil KTT G20 Indonesia.
"Itu kita fight, kita lobi, dan alhamdulillah menjadi komunike di Bali di paragraf 37 dan dikuatkan lagi di India. Jadi, mohonlah bicaranya yang baik-baik jugalah. Jadi ini hal yang penting dan perintah bapak presiden kepada kami," pungkas dia.
Sebelumnya Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, sempat mengatakan bahwa ingin mengembalikan posisi Indonesia sebagai pelaku utama dalam forum global dan tidak hanya menjadi penonton.
Hal ini diungkapkan dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) lalu, yang kala itu debatnya bertemakan salah satunya tentang hubungan internasional bernegara.
"Ketika kepercayaan Bapak, Ibu, sekalian diberikan kepada kami, maka kami Insyaallah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global, Indonesia tidak hadir sebagai penonton tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional," ujar Anies dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) lalu.
Lihat juga Video 'Bicara Krisis Iklim, Cak Imin Kritik Giant Sea Wall-Singgung Etika':