.webp)
Pemerintah masih memproses masuknya beras impor dari sejumlah negara. Importasi dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang penemuhannya sulit dari dalam negeri akibat rendahnya produksi petani. .
CBP ini digunakan pemerintah untuk penyaluran bantuan beras dan intervensi pasokan dan harga. Karena seperti diketahui, akibat rendahnya produksi, harga beras masih tinggi.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menampik anggapan sebagian pihak bahwa masuknya beras yang berasal dari pengadaan luar telah memukul harga gabah di tingkat petani. Menurutnya, justru Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Desember 2023 dinilai BPS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau ada yang menyampaikan harga di tingkat petani jatuh di bawah, tidak benar. Hari ini confirmed, harga di tingkat petani, NTPP itu harga terbaik itu, di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp 7.000, ada yang Rp 8.000," tegasnya, dalam keterangannya, dikutip Kamis (1/2/2024).
Akibat tingginya harga gabah di petani, maka ketika menjadi beras tentunya juga meningkat dua kali lipat. Jika harga gabah Rp 7.000 sampai Rp 8.000 per kg, maka harga beras bisa menjadi Rp 14.000 sampai Rp 16.000 per kg. Angka itu di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 10.900 per kg.
Untuk itu, adanya bantuan pangan beras dilakukan untuk membantu masyarakat kelas bawah agar tidak terdampak oleh tingginya harga beras. Kemudian program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar juga memberikan pilihan masyarakat bisa mendapatkan beras lebih murah.
"Kemudian di hilir karena harga gabah itu Rp 7.000, secara mudah kalau harga Rp 7.000-8000 maka secara mudah harga berasnya itu dua kali lipat. Kalau Rp 8.000 berarti Rp 16.000, kalau Rp 7.000 berarti Rp 14.000, sehingga Bapak Presiden memerintahkan saya dan Dirut Bulog untuk melakukan bantuan pangan, tentunya untuk 22 juta KPM," sambungnya.
Arief menegaskan penyaluran bantuan pangan yang dilakukan saat ini tidak ada kaitannya dengan menjelang pemilihan umum (pemilu).
"Jadi bantuan pangan beras dilaksanakan bukan karena Januari Februari Maret ini jelang Pemilu, tidak begitu. Ini dari tahun lalu pun juga sudah ada dan ini akan terus dikerjakan, sampai nanti akan terus dikerjakan karena saudara-saudara kita yang 22 juta KPM, ini memang sangat memerlukan," tandasnya.
Arief berharap dampak perekonomian terkait penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sangat baik ada di dalam negeri saja. Langkah importasi terpaksa dilakukan agar pemerintah tetap punya CBP yang secured.
"Kalau kita sekarang mengimpor (beras) 2 juta ton, itu butuhnya bisa sekitar Rp 20 triliun. Kita sekarang inginnya setelah ini, kegiatan ekonominya ada di Indonesia. Kalau ini adanya di desa-desa, di tempat kita punya sentra produksi, itu akan sangat baik buat kita," urai Arief.
"Jadi yuk kita dukung bersama supaya produktivitas kita di Indonesia, bisa mengcover kebutuhan nasional, sehingga kita jaga sama-sama ekonominya, giat ekonominya kalau ada di Indonesia keren banget," pungkas Arief.
Simak juga Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah
