.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penyerapan belanja pemerintah pusat pada Januari 2024 mencapai Rp 96,4 triliun. Jumlah itu setara 3,9% dari pagu belanja.
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja itu hampir sama dengan kondisi pada Januari 2021 yang mencapai Rp 94,6 triliun. Tingginya serapan belanja di awal tahun karena adanya kegiatan Pemilu.
"Belanja pemerintah pusat 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021. Ini menggambarkan tren dari belanja pada Januari dan karena ini tahun Pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih rinci dijelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun dan belanja non K/L Rp 51,6 triliun. Masing-masing keduanya didorong oleh kegiatan Pemilu dan pembayaran pensiun.
"Belanja dari K/L mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu terutama sangat didukung atau dikontribusikan oleh belanja yang berurusan dengan Pemilu. Belanja non K/L mencapai Rp 51,6 triliun atau 3,8% dari pagu terutama untuk pembayaran pensiun," beber Sri Mulyani.
Khusus untuk Pemilu, APBN 2024 telah menggelontorkan Rp 38,3 triliun. Total alokasi anggaran Pemilu sampai saat ini sebesar Rp 71,3 triliun, di mana realisasi 2022 senilai Rp 3,1 triliun dan realisasi sementara 2023 senilai Rp 29,9 triliun.
Secara keseluruhan, belanja negara telah habis Rp 184,2 triliun sampai Januari 2024 atau Rp 5,5% dari pagu. Realisasi ini termasuk transfer ke daerah.
(aid/ara)
