Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 dan proses penetapannya telah selesai. Komisi Pemulihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024 telah menghabiskan anggaran Rp 26 triliun khusus tahun ini. Realisasi itu terhitung per 1 April 2024 atau 67,9% dari pagu Rp 38,3 triliun, artinya masih tersisa anggaran Rp 12,3 triliun.
"Tahun 2024 ini Rp 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp 26 triliun. Artinya hampir 70%, 67,9% sudah terbelanjakan karena memang Pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (26/4/2024).
Dengan pemilu yang sudah selesai ini, Sri Mulyani berharap pertanggungjawaban belanja sudah mulai disusun oleh pemakai anggaran.
"Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," ucapnya.
Dari realisasi belanja pemilu Rp 26 triliun, penggunaannya terbagi untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun. Anggaran itu untuk operasional dan honorarium badan-pengawas Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan-pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu, pengawasan logistik, sampai penanganan pelanggaran penetapan hasil Pemilu.
Kemudian melalui 14 K/L lain sebesar Rp 2,2 triliun untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, hingga pemantauan persidangan perkara Pemilu.
Total dari 2022-2024, anggaran penyelenggaraan pemilu Rp 71,3 triliun. Rinciannya yakni realisasi 2022 Rp 3,1 triliun, realisasi sementara 2023 Rp 29,9 triliun, dan alokasi 2024 Rp 38,3 triliun.
(aid/rrd)