Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usul agar anggaran kementeriannya ditambah Rp 804,47 miliar pada 2025, dari pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp 1,97 triliun. Usulan itu pun didukung Komisi XI DPR RI.
Suharso mengatakan tambahan anggaran mayoritas untuk membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas Rp 597,52 miliar untuk 1.997 orang. Pegawai baru itu merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.
"Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (anggaran), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Jadi sebenarnya kami lebih ke gaji pegawai karena gaji pegawai kami untuk 2024 akan ada 1.997 orang tambahan sehingga semuanya ada Rp 597 miliar," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6/2024).
Selain untuk biayai gaji dan operasional pegawai baru, usulan tambahan juga untuk pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025-209 dan RPJMD senilai Rp 104,35 miliar.
Adapula tambahan anggaran untuk kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) sebesar Rp 102,59 miliar. Kegiatan ini untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas sistem pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas SDM.
Suharso menilai tambahan anggaran penting karena alokasinya lebih kecil dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp 2,16 triliun. Dari jumlah itu telah terealisasi 48,6% atau Rp 1,05 triliun per 12 Juni 2024, sementara 16,7% atau Rp 329,65 miliar anggaran terkena blokir Kementerian Keuangan.
"Sehingga kalau dihitung 48,6% ditambah 16,7% itu adalah sekitar 65,3% sebenarnya kalau dikeluarkan yang blokir anggaran ini dijadiin satu," tuturnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang diblokir senilai Rp 329,65 miliar itu terdiri dari blokir akibat automatic adjustment senilai Rp 119,65 miliar. Saat ini sedang dalam proses buka blokir melalui surat Kementerian PPN/Bappenas tertanggal 6 Juni 2024.
Lalu, ada anggaran yang masih diblokir senilai Rp 210 miliar untuk peningkatan ekosistem kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219 Amphibi. Anggaran ini akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilaksanakan oleh kementerian teknis sebesar Rp 53,2 miliar.
Simak juga Video: Komisi I DPR Sebut Anggaran Kemhan 2025 Capai Rp 155 T
(aid/ara)