Sederet menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan keluhan lantaran pagu indikatif anggaran 2025 'disunat' dari tahun sebelumnya atau dirasa terlampau kecil. Atas hal ini, mereka pun meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Diketahui, hampir semua menteri Kabinet Indonesia Maju ini yang pada akhirnya meminta tambahan anggaran. Namun ada beberapa di antaranya yang menyampaikan keluh kesah hingga protes sebelum akhirnya minta tambahan. Berikut beberapa kompilasinya.
1. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan
Salah satunya ialah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Luhut mengatakan, dirinya sudah lelah meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati namun tak kunjung direalisasikan. Ia juga merasa kalau anggarannya tak sebanding dengan pekerjaan Kemenko Marves sangat banyak dan telah membantu menambah penerimaan negara.
"Serapan anggaran Kemenko Marves saya kira cukup tinggi, tetapi kami ini terus terang, Kemenko Marves anggarannya sedikit, peminatnya banyak, kerjanya seabrek," curhat Luhut dalam Rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (5/6/2024).
Pada tahun 2024 ini, Kemenko Marves mendapat anggaran sebesar Rp 342,9 miliar, sedangkan di tahun depan anggarannya turun menjadi menjadi Rp274 miliar atau turun Rp68,8 miliar. Ia pun telah meminta tambahan anggaran 2025 ke Banggar DPR sebesar Rp 213,31 miliar.
2. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Selanjutnya, protes juga disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI. Ia bahkan meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan.
Beban target investasi kementeriannya naik hingga Rp 1.850 triliun dari target 2024 di Rp 1.650 triliun, namun anggarannya justru diturunkan. Dari anggarannya di 2024 sebesar Rp 1,2 triliun, anggaran di 2025 hanya setengahnya di Rp 681 miliar.
"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.800 triliun, anggarannya diturunkan, dari target Rp 1.600 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan (target), tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp 600 miliar," kata Bahlil, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Atas kondisi ini, ia pun meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk menyetujui penambahan anggaran untuk tahun 025 sebesar Rp 889 miliar.
3. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Dalam Raker Bersama Komisi VI DPR RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga curhat kalau anggaran kementeriannya terus mengalami penurunan. Jika dibandingkan tahun ini, anggaran untuk tahun depan turun sebesar 16% atau sebesar Rp 300 miliar.
"Anggaran kami turun terus dari Rp 3 triliun, turun Rp 2,4 triliun, turun lagi Rp 2,1 triliun, lagi Rp 1,9 triliun. Sekarang Rp 1,65 triliun. Jadi nggak ke mana mana, pakai anggaran rutin aja," terang Menteri yang biasa disapa Zulhas itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (13/6/2024).
Alhasil, ia meminta penambahan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun. Dalam paparannya, Kemendag telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menambah anggaran 2025 sebesar Rp 2,4 triliun agar anggaran Kemendag menjadi Rp 4 triliun.
4. Menparekraf Sandiaga Uno
Menparekraf Sandiaga Uno juga menyampaikan keluhan yang sama lantaran anggaran di 2025 turun signifikan sebesar Rp 1,8 triliun dari tahun 2024. Saat pertama kali melihat jumlah anggaran tersebut, katanya, ia mencoba untuk berpikir positif. Dia mengira angka tersebut ada kesalahan tulis atau typo dari Kementerian Keuangan.
"Kalau melihat angka ini kami berkhusnudzon saja angka yang kami terima Rp 1,7 triliun awalnya saya kira ini typo ternyata beneran. Kami berharap ini bisa kami perjuangkan untuk ditingkatkan demi meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandi di Gedung DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Dalam agenda rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengatakan pihaknya telah menyusun pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai ini turun sebesar 49,96% dibandingkan pagu anggaran 2024. Alhasil, pihaknya mengajukan tambahan sebesar Rp 3,5 triliun.
5. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Anggaran Kementerian PUPR juga dipangkas cukup drastic dibandingkan dengan tahun 2024. Pagu indikatif 2025 ditetapkan sebesar Rp 75,63 triliun, turun drastis sekitar 50% dari pagu 2024 yang mencapai Rp 149,74 triliun. Menteri PUPR Basuki bahkan mengajukan kebutuhan anggaran PUPR di 2025 sebesar Rp 212,58 triliun
"Kenapa anggaran 2025 hanya Rp 75 triliun? Informasi dari Bappenas bahwa ini dikhususkan untuk pemerintahan baru sehingga memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (6/6/2024).
Kementerian ATR dan beberapa kementerian lain juga minta tambah anggaran, berikut daftarnya:
(shc/kil)