.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan penguatan keamanan siber untuk melindungi Ocean Accounting Indonesia (OAI). OAI atau Neraca Sumber Daya Laut Indonesia ini baru saja diresmikan pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali.
"Insyaallah kita akan protect terus lewat firewall yang baik, kita juga punya backup data selain nanti kita taruh juga di Pusat Data Nasional," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).
Trenggono menjelaskan Ocean Accounting Indonesia merupakan sistem berbasis web yang dapat menampilkan nilai ekonomi sumber daya laut, beserta nilai ekologi dan sosialnya. Sistem ini dapat menganalisis dampak lingkungan dari berbagai kegiatan di laut, seperti kegiatan perikanan, pembangunan infrastruktur, hingga wisata bahari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sistem ini mencakup tujuh komponen data, yakni aset ekosistem, arus ke ekonomi, arus ke lingkungan, ekonomi kelautan, tata kelola, presentasi kombinasi, dan kekayaan laut. Sistem mengolah data tersebut secara dinamis, sehingga menghasilkan informasi-informasi terbaru sesuai kondisi lapangan.
"Selama ini kita tidak tahu persis terjadi perubahan apa di lautan kita. Dengan teknologi membantu mempermudah mengetahui apa yang terjadi dan kondisinya seperti apa. Misalnya apa sudah terjadi overfishing, apakah pesisir di kawasan ini mulai rusak, apakah wilayah program konservasi di tempat ini berjalan efektif, dan sebagainya," terangnya.
Ia mengungkapkan Ocean Accounting Indonesia masih akan terus dikembangkan dari sisi fitur maupun informasi yang dihasilkan. Termasuk pengadaan satelit dan drone laut untuk mendukung kinerja Ocean Accounting Indonesia ini.
Trenggono menerangkan sudah ada 10 sepuluh kawasan laut yang terhubung dalam Ocean Accounting Indonesia, meliputi konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang.
"Ini masih terus kami lengkapi, dan data-data yang sudah ada itu berasal dari hasil riset dan survei jadi sudah bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
(prf/ega)
