Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) diminta oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Impor Ilegal.
Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari mengungkapkan instrumen ini bisa menjadi salah satu solusi persoalan banjirnya produk impor.
Akbar mendapat undangan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Selasa (9/7/2024). Akbar dan Zulhas membahas persoalan banjirnya produk impor di Tanah Air. Khususnya yang mengakibatkan PHK massal di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Dari pembicaraan tersebut, Akbar diinformasikan oleh Zulhas bahwa terjadi perbedaan data. Baik yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dicatat negara pengekspor. Beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data tersebut di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.
"Kemarin, saya bertemu dengan Mendag. Kami diminta terlibat dalam Satgas yang dibentuk Mendag untuk memberantas impor ilegal. Tentu kami mendukung apa yang diupayakan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri," ujar Akbar dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Dia menyebutkan pemerintah pasti akan bertindak ketika mengetahui kondisi yang tidak menguntungkan industri di Tanah Air. Tinggal bagaimana eksekusi Satgas Pemberantasan Impor Ilegal diterapkan.
Menurut Akbar, satgas yang diinisiasi Kementerian Perdagangan ini harus diisi sejumlah pihak terkait. Selain dunia usaha, mungkin harus diisi kementerian lain. Di antaranya Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.
"Ini persoalan kompleks. Jadi Satgas Pemberantasan Ilegal Impor ini harus diisi berbagai unsur. Hipmi tentu akan berada di garda terdepan, bersinergi, untuk melindungi industri di dalam negeri," janji Akbar.
Ia menegaskan, sejak didirikan di Jakarta 10 Juni 1972, Hipmi merupakan wadah bagi seluruh pengusaha muda di Indonesia. Bahkan salah satu visi dan misinya adalah memajukan perekonomian bangsa dan terus melahirkan jumlah pengusaha di Indonesia.
"Sehingga, ketika terjadi kondisi yang mengancam industri di dalam negeri kami akan turun tangan. Sebab salah satu tujuan Hipmi adalah menjadi tuan di negeri sendiri," ujar Akbar.
Sebelumnya diberitakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas barang impor ilegal. Hal ini merupakan hasil diskusi dengan lembaga perlindungan konsumen dan asosiasi pengusaha.
"Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan ditindaklanjuti bareng-bareng asosiasi untuk buat bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegal dijualnya seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum," kata dia ditemui di Kompleks DPR RI.
Zulhas mengatakan, berdasarkan informasi dari pengusaha, hal yang mengganggu produk dalam negeri karena banyaknya barang impor ilegal. Oleh sebab itu, Zulhas berkomitmen untuk memberantas barang impor ilegal.
(kil/kil)