Pesan Penting buat Pemerintahan Baru Genjot UMKM Naik Kelas

Pesan Penting buat Pemerintahan Baru Genjot UMKM Naik Kelas

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 24 Jul 2024 23:02 WIB
Menkop UKM Teten Masduki & Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid
Menkop UKM Teten Masduki (kiri, kemeja biru) dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid (kanan, berjas).Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom
Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM) Teten Masduki bertemu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid. Agenda ini berlangsung di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).

Usai pertemuan, Teten mengatakan sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi antara pemerintah dengan pengusaha menjelang pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Perjumpaan dengan Ketua Kadin, banyak sekali yang kita bahas, selain terhadap isu-isu yang paling urgent, paling aktual, tapi juga kita melihat juga untuk menyongsong pemerintahan baru" kata Teten, dalam konferensi pers.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita punya catatan-catatan untuk Indonesia ke depan, untuk meningkatkan ekspor, termasuk memproteksi industri dalam negeri. Jangan sampai kita punya kebijakan salah dengan terlalu mudahnya arus masuk barang (impor) ke kita, yaitu membunuh lapangan kerja kita sendiri," sambungnya.

Salah satu isu yang dibahas ialah upaya membuat UMKM naik kelas. Menurutnya, kebijakan terkait pembiayaan UMKM perlu disesuaikan Kembali. Posisi pembiayaan melalui perbankan sangat penting, sementara itu masih banyak UMKM yang belum masuk ke system perbankan.

ADVERTISEMENT

Sedangkan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, UMKM perlu akses ke sana. Perbankan sendiri masih mengacu pada credit scoring dalam pemberian kredit ke UMKM, sedangkan UMKM yang belum punya akses tidak memiliki credit scoring.

"Ada 30 juta (UMKM) yang belum masuk ke dalam pembiayaan perbankan. Walaupun kami juga memikirkan pengembangan pembiayaan dari sektor swasta, seperti dari modal ventura, sekuritas, crowdfunding atau urun dana, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, Teten juga berencana untuk mendorong penyesuaian kebijakan logistik untuk bisa membantu UMKM masuk ke pasar ekspor. Ia pun mencontohkan pengamalan pemerintah dalam memfasilitasi eksportir ikan hias. Hal ini bahkan membuat industri ikan hias nasional menggeser Singapura dari peringkat dua dunia.

"Kami sedang membicarakan penyesuaian kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung UMKM dalam negeri, seperti yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan hasil pertanian, dan kelautan. Bidang-bidang tersebut sebenarnya bisa jadi basis industri ke depan," kata dia.

Respons KADIN

Arsjad Rasjid menambahkan pembahasan kali ini berfokus pada pengembangan UMKM dan Koperasi di Tanah Air sebagai pondasi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai hal itu, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan.

"Tadi kita diskusi misalnya bagaimana agar UMKM ekspor, yang di mana business matching menjadi kunci Utama supaya kita mempersiapkan dulu teman-teman UMKM yang memang ingin melakukan transaksi luar maupun ekspor," kata Arsjad dalam kesempatan yang sama.

Senada dengan Teten, menurutnya aspek keuangan sangat penting dalam mendorong UMKM bisa naik kelas. Menurutnya, pembiayaan di UMKM seperti masalah ayam dan telur sehingga perlu ada intervensi pemerintah untuk mewujudkannya.

"Harus ada inovasi. Nah inovasi yang memang melihat khususnya untuk UKM kecil adalah inovasi mengenai kredit scoringnya. Ini juga kunci penting karena kalau nggak, ini nggak akan bisa-bisa tadi, ayam telur terus, karena mau gimana ada sejarahnya (credit scoring) kalau belum masuk ke dalam perbankan," jelasnya.

Karena itulah, menurutnya sinergi antara berbagai stakeholder menjadi penting. Pihaknya Bersama pemerintah tengah mendiskusikan hal ini, terkait program Kadin yang bisa disinergikan dengan pemerintah.

Lebih lanjut Arsjad mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah masukan yang akan dihimpun dalam sebuah white paper. White paper itu nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

(shc/hns)

Hide Ads