Seorang oknum ASN Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berinisial LHS ketahuan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif pada 2023. Atas perbuatannya, ia dicopot dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dipecat sebagai ASN Kemenperin.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan keputusan itu dibuat setelah pihaknya melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum tersebut.
"Kami telah mencopot yang bersangkutan dari jabatan dan memecatnya karena terbukti membuat SPK fiktif saat menjabat sebagai PPK di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil," kata Febri dalam keterangan resmi, Senin (13/1/2025).
LHS diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikannya sebagai PPK untuk membuat SPK fiktif, menerima dana dari vendor, wakil investor atau investor dan menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang seakan-akan merupakan kegiatan resmi Kemenperin.
"Bahkan setelah diberhentikan sebagai PPK pun, yang bersangkutan masih membuat SPK lagi yang tentu saja tidak sah. Hal ini jelas mengindikasikan adanya niatan jahat atau melawan hukum oleh yang bersangkutan," imbuh Febri.
Pada masa jabatannya, LHS bertugas sebagai PPK alias bagian tata kelola anggaran/keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kemenperin selama ini tidak tinggal diam, sudah juga melakukan investigasi internal pada Februari 2024 dan telah mencopot jabatan dan memecat yang bersangkutan agar tidak merugikan masyarakat lebih luas," tegasnya.
Terkait dengan tuduhan bahwa Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang dianggap memberi perintah pada oknum ASN tersebut untuk membuat SPK fiktif, ditegaskan tidak benar. Pendelegasian kewenangan pengelolaan anggaran dari Menperin sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPK di Direktorat Kimia Hilir, Ditjen IKFT telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pengangkatan yang bersangkutan ditujukan untuk tugas sebagai PPK dalam pengelolaan anggaran pada Direktorat Kimia Hilir dan bukan memberi kewenangan atau tugas membuat SPK fiktif. Tuduhan terhadap Menperin adalah tuduhan tidak benar," tegasnya.
Febri menyebut perbuatan oknum ASN tersebut merupakan perbuatan pribadi tanpa ada perintah dari Menperin. "Silakan ungkap bukti atas tuduhan tersebut. Kalau tidak ada bukti, maka kami mempertimbangkan proses hukum atas pihak-pihak yang melontarkan tuduhan yang tidak benar tersebut," tambahnya.
Kemenperin tegaskan tak ganti uang. Cek halaman berikutnya.
(aid/kil)