Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam hal mengatasi masalah keselamatan transportasi darat. MTI menilai, kecelakaan transportasi darat terutama yang melibatkan truk dan bus pariwisata, kerap terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan.
Dewan Penasehat MTI, Agus Pambagio, mengatakan menegaskan upaya perbaikan tidak cukup hanya berupa imbauan, melainkan harus berupa kebijakan dan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.
"Menteri Perhubungan (Menhub) tidak bisa hanya diam. Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi," ujar Agus dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/1/2025).
Sejauh ini, pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5%, nyatanya Indonesia sudah mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa.
"Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?" tegas Ketua Umum MTI, Damantoro.
Damantoro mengatakan, negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% saja bisa mengatasi truk obesitas tersebut melalui regulasi tegas dan komitmen dari seluruh kementerian. Ia bilang, Presiden Prabowo Subianto yang harus secara langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh.
"Transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis," tambah Damantoro.
Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, mengatakan kecelakaan akibat ODOL seringkali hanya menyeret supir ke meja hijau. Sementara, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab malah luput dari hukuman.
"Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya," tandas Djoko.
"Performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi. Kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia," tambah Dewan Penasehat MTI, Darmaningtyas.
Melihat kondisi ini, MTI menegaskan perlunya tindakan segera dan komprehensif dari pemerintah. Menurut MTI, presiden harus memimpin langsung sebuah hajatan nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi darat secara menyeluruh.
(eds/eds)