.webp)
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) secara besar-besaran sebagai bentuk dukungan Kementerian Keuangan terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar dan kita akan menyesuaikan diri," kata Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/2/2025).
Hal ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana ditargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden melihat ada potensi efisiensi dalam belanja negara dan beliau yakin ada yang bisa diefisienkan. Beliau meminta kita untuk duduk bersama meninjau lebih dalam dan dari sana kita bisa melihat belanja-belanja yang perlu disesuaikan," tutur Suahasil yang merupakan wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Suahasil menegaskan bahwa efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Ia menekankan bahwa efisiensi ini bukan berarti mengurangi layanan yang berdampak luas bagi masyarakat.
"Kalau ada kegiatan yang memang penting seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan, tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kita cari caranya. Rapat bisa dilakukan secara daring, perjalanan dinas bisa dikurangi dan berbagai pengeluaran yang tidak terlalu esensial bisa disesuaikan," jelas Suahasil.
Ia mencontohkan di Kementerian Keuangan punya komitmen kuat terhadap digitalisasi, di mana sudah ada berbagai sistem seperti SPAN di Ditjen Perbendaharaan, Ceisa di Ditjen Bea Cukai, dan Coretax di Ditjen Pajak. Dengan pemanfaatan teknologi ini, instansinya dinilai tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
"Transformasi ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Kita harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien," tambahnya.
Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Suahasil meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali program-program kerja agar tetap sejalan dengan prioritas nasional.
"Tugas kita adalah meneliti kembali output yang kita hasilkan, memilah mana yang prioritas dan mana yang masih bisa diefisienkan. Kita harus memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan utama," tegasnya.
Sebagai penutup, Suahasil menegaskan bahwa Kementerian Keuangan harus menjadi teladan dalam menjalankan efisiensi anggaran secara efektif.
"Kita ingin Kemenkeu tetap menjadi institusi yang dihormati. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas, lebih strategis dan lebih bertanggung jawab," pungkasnya.
(aid/ara)
