Pemerintah diminta meninjau kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan operasional angkutan barang terutama dampaknya yang bisa menghambat distribusi barang ke masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pentingnya angkutan logistik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%.
Pernyataan ini muncul setelah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) mengancam akan melakukan pemogokan pada 20 Maret 2025 jika tidak ada pengurangan waktu pembatasan operasional angkutan barang.
"Bila ini terjadi, dampak kerugian ekonomi yang di alami oleh Masyarakat dan Negara sangat besar. Perlu disadari oleh para pemegang kebijakan bahwa yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi terbesar adalah pergerakan angkutan logistik. Bukan angkutan penumpang. Sehingga pergerakan angkutan barang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," kata Bambang Haryo, Minggu (16/3/2025).
Pemerintah sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama mengenai pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran, yang membatasi operasional angkutan barang dari 24 Maret hingga 8 April 2025.
Bambang mengingatkan bahwa pembatasan ini dapat berdampak negatif pada sektor industri dan distribusi barang, meningkatkan biaya demurrage, serta memperburuk indeks logistik Indonesia yang sudah rendah di kancah Asia Tenggara.
Ia menekankan bahwa angkutan logistik darat menyumbang hampir 90% pergerakan logistik nasional, sehingga keputusan yang diambil pemerintah harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk APTRINDO dan asosiasi transportasi lainnya, untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.
Bambang berharap agar pemegang kebijakan segera merespons tuntutan ini demi kelancaran ekonomi dan distribusi barang di seluruh Indonesia.
(rrd/rir)