Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,98 triliun tahun 2025. Tambahan anggaran itu sebagian besar digunakan untuk fasilitas pendampingan serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
"Kementerian Koperasi mengusulkan total anggaran belanja tambahan di tahun 2025 sebesar Rp 5,98 triliun dengan fokus pada dukungan manajemen sebesar Rp 340 miliar, perkoperasian sekitar Rp 5,6 triliun," kata Budi Arie dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2025)
Budi menerangkan anggaran terbagi menjadi dua skema, yakni reguler sebesar Rp 1,2 triliun dan dekonsentrasi sebesar Rp 4,78 triliun. Apabila usulan tambahan itu disetujui, Budi menyebut total anggaran yang terima kementeriannya mencapai Rp 6,45 triliun.
"Anggaran ditunjukkan untuk melaksanakan tujuh tugas utama sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025 antara lain menyusun model bisnis KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan, dan memberikan pelatihan serta pendampingan untuk memperkuat kapasitas Koperasi Desa," terang Budi.
Berdasarkan paparan yang disajikan, anggaran yang dibutuhkan untuk menyusun model bisnis Kopdeskel Merah Putih sebesar Rp 500 juta, menyusun modul pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih Rp 3,9 miliar, inventarisasi koperasi yang ada Rp 30,9 miliar. Selain itu, fasilitas pendampingan edukasi serta pelatihan untuk SDM Kopdeskel Merah Putih mencapai Rp 5,1 triliun, penguatan manajemen digitalisasi Kopdes Rp 220 miliar, sosialisasi masif sebesar Rp 163 miliar, hingga monitoring serta evaluasi Rp 140,6 miliar.
Lebih lanjut, Budi Arie juga meminta tambahan anggaran Rp 7,85 triliun untuk tahun anggaran 2026. Total pagu anggaran untuk 2025, Kementerian Koperasi mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 311 miliar dengan perinciannya rupiah murni sebesar Rp 85 miliar dan LPDB-koperasi sebesar Rp 226,03 miliar.
"Mengantisipasi program tahun berikutnya, Kementerian Koperasi mengusulkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,85 triliun dengan rincian pagu dukungan manajemen sebesar Rp 514,12 miliar dan perkoperasian sebesar Rp7,34 triliun," jelas Budi Arie.
Adapun fokus belanja tahun 2026 akan mencapai 10 prioritas strategis, yaitu penguatan kelembagaan, transformasi digital, pengembangan usaha, peningkatan daya saing, penguatan sektor keuangan, pengawasan koperasi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan data dan informasi, pemberdayaan koperasi di daerah, serta pendanaan koperasi oleh LPDB.
Budi menerangkan hal ini merupakan kelanjutan dari langkah besar membangun Koperasi Desa sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan.
Simak juga Video: MA Usul Tambahan Anggaran Rp 7,6 T Buat Gaji-Tunjangan Hakim
(rea/kil)