Secara keseluruhan, saat ini total ada sebanyak 1.091 BUMD dengan jumlah aset secara akumulasi mencapai Rp 1.240 triliun. Jumlah laba tercatat mencapai Rp 29,6 triliun dan jumlah rugi sebesar Rp 5,5 triliun.
Sedangkan untuk akumulasi laba bersih BUMD, Tito mengatakan, tercatat saat ini mencapai Rp 24,1 triliun, lalu jumlah dividen yang dihasilkan mencapai Rp 13,02 triliun.
"Dari jumlah BUMD tersebut 678 BUMD memperoleh laba (62%), 300 BUMD rugi (28%), 113 belum melaporkan data yang terakhir (10%)," kata Tito, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Tito menjelaskan, sebagian besar BUMD yang mengalami kerugian berasal dari sektor aneka usaha seperti pelabuhan, pasar, dan lain-lain. Sedangkan yang paling mendominasi kelompok laba ialah perusahaan air minum, disusul Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
BUMD dengan laba tertinggi ialah PT BPD Jawa Barat-Banten Tbk, dengan laba sebesar Rp 678 miliar di tahun 2024 lalu. Disusul PT Migas Utama Jabar dengan laba Rp 623 miliar, PT BPD Jatim Tbk dengan laba Rp 600 miliar, PT Bank Jateng dengan laba Rp 569 miliar, dan PT BPD Bali dengan laba Rp 545 miliar.
Sedangkan untuk BUMD dengan laba paling rendah, antara lain ada PT BPR BKK Kabupaten, Wonosobo dengan laba hanya Rp 1 juta. Kemudian ada PT BPR BKK Taman dan PT BPR BKK Tulung dengan laba Rp 3 juta, lalu PT Sarana Pembangunan Riau dengan laba Rp 4 juta, dan PT BPR BKK Temanggung dengan laba Rp 8 juta.
Selanjutnya, Tito merincikan jumlah BUMD yang memberikan laba berdasarkan tingkatan daerahnya. Untuk BUMD milik provinsi total ada sebanyak 133 BUMD, lalu tingkat Kabupaten ada 400 BUMD yang memiliki laba, dan tingkat kota ada 121 BUMD.
"BUMD yang dimiliki Kabupaten mendominasi dengan jumlah laba terbanyak, terutama Kabupaten di Jawa Tengah. Ada 71 BUMD di tingkat Kabupaten yang memiliki laba, sementara untuk BUMD yang milik provinsi, Jawa Tengah juga menempati peringkat tertinggi yaitu 41 BUMD. Pada tingkat kota, 3 tertinggi ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujarnya.
Sedangkan untuk yang merugi, tercatat ada sebanyak 33 BUMD milik provinsi, 400 BUMD milik kabupaten, dan pada tingkat kota ada 221 BUMD yang merugi. Provinsi di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan tercatat memiliki jumlah BUMD-nya yang paling banyak mengalami kerugian yaitu 5 BUMD.
Tingkat Kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menempati posisi teratas juga dalam kategori daerah terbanyak memiliki BUMD yang rugi. Lalu untuk tingkat kota, ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Sulawesi Selatan sebagai daerah yang memiliki BUMD rugi paling banyak.
"Ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah BUMD di satu daerah tidak menjamin keberhasilan BUMD tersebut akan selalu laba," kata Tito.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi kinerja BUMD, dihasilkan data jumlah BUMD yang masuk kategori sehat dan tidak sehat. Di sektor jasa air dan aneka usaha tahun 2025, dari total 823 BUMD yang dinilai ada 346 BUMD atau 42% kategori sehat, 303 atau 36% kurang sehat, dan 174 atau 21% kategori tidak sehat.
"Kemudian BUMD yang kinerja terbaik diraih oleh PT Migas Utama Jabar dengan skor 94,15. Lalu BUMD terendah skornya, kinerjanya, adalah PT Maluku Energi Abadi," ujar Tito.
Simak juga Video: Kemendagri Akan Merger atau Hapus BUMD yang Rugi
(shc/rrd)