Pemerintah sedang berupaya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah. Agar program ini bisa berjalan dengan baik, para kepala daerah didorong untuk membentuk satuan tugas (Satgas) khusus MBG di daerah masing-masing.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
"Sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan gizi anak bangsa, kami mengajak seluruh bupati yang tergabung dalam APKASI untuk segera menindaklanjuti dengan serius arahan dan perintah Mendagri untuk membentuk Satgas MBG di masing-masing daerah," ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, Bursah Zarnubi, Senin (21/7/2025).
Bursah menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan program unggulan Presiden Prabowo ini, mengingat bahwa kabupaten-kabupaten memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
"Satgas MBG bertujuan untuk mempercepat implementasi program mulia ini, agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh para penerima manfaat," kata Bupati Lahat tersebut.
Baca juga: 1.000 Dapur MBG Mau Dibangun di Pesantren |
Bursah menegaskan bahwa pembentukan Satgas MBG di setiap kabupaten harus melibatkan anggota yang memiliki kompetensi, pemahaman lokal, dan kemampuan untuk mengoordinasikan berbagai pihak.
"Pemilihan anggota Satgas harus mempertimbangkan sejumlah kriteria seperti pemahaman mendalam tentang kondisi daerah, kemampuan manajerial yang baik, serta integritas tinggi dalam pelaksanaan program," ujar Bursah.
Dikatakannya, setiap kabupaten dapat membentuk Satgas yang dipimpin oleh pejabat yang memiliki kapasitas dan kewenangan, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, atau Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa anggota Satgas MBG diharapkan mampu menjalin kolaborasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinas terkait di daerah.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran," jelasnya.
Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan MBG adalah keragaman geografis Indonesia. Banyak daerah, terutama di kepulauan atau wilayah pegunungan, yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam distribusi makanan bergizi. Menurut Bursah, anggota Satgas harus memiliki fleksibilitas dalam merancang solusi yang sesuai dengan kondisi setempat.
"Sebagaimana arahan Bapak Mendagri, tidak semua daerah bisa diseragamkan pelaksanaannya. Daerah terpencil atau kepulauan memerlukan kebijakan yang lebih spesifik, seperti penentuan lokasi dapur MBG yang memperhitungkan jarak dan distribusi yang efisien," tegas Bursah.
(ada/fdl)