.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim tidak akan ada banjir barang impor di Indonesia meski ada kesepakatan pembelian produk energi hingga pangan dari Amerika Serikat (AS).
Sebagaimana diketahui, Indonesia dibebani komitmen senilai US$ 15 miliar untuk pembelian produk energi AS, US$ 4,5 miliar untuk pembelian produk pertanian AS dan pembelian 50 pesawat Boeing. Pembelian tersebut menjadi kesepakatan dalam penurunan tarif impor barang asal Indonesia dari 32% menjadi 19%.
"Tidak ada tambahan secara keseluruhan terhadap barang impor dari Indonesia," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (21/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menyebut pembelian produk energi yang awalnya dilakukan dari beberapa negara, akan dikonsentrasikan dari AS, begitu juga untuk pembelian produk pertanian. Dengan demikian pembelian barang impor akan tetap dilakukan sesuai kebutuhan.
"Terkait dengan pembelian produk AS sebetulnya pembelian ini kita sudah lakukan, tetapi ada reorientasi negara. Jadi energi kita (sebelumnya) beli dari berbagai negara, namun kita akan konsentrasikan juga sebagian ke AS," ucap Airlangga.
"Demikian juga pembelian produk agrikultur, selama ini kita impor gandum dan juga kedelai," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan produk pertanian yang akan dibeli dari AS berdasarkan perjanjian tersebut antara lain kedelai, susu kedelai, gandum, serta kapas.
"Pertanian itu kan sekitar US$ 4,5 (miliar) lah. Itu mulai dari soya bean, soya bean milk, kemudian gandum dan kapas," kata Susiwijono kepada wartawan di kantornya, Jumat (18/7).
Susiwijono menekankan bahwa yang membeli produk pertanian tersebut adalah sektor swasta, bukan pemerintah. Pembelian pun dilakukan berdasarkan kebutuhan.
"Jangan dikira ngapain pemerintah gara-gara mau (tarif) 0% berkorban US$ 4,5 miliar beli produk pertanian tambahan. Nggak beli tambahan, ini kita ngajak teman-teman bisnis, asosiasi 'eh butuh gandum berapa? Butuh kedelai berapa? Bisa nggak yang 1 juta diambilkan dari AS?' Dan bisa, harganya juga masuk," ucapnya.
Terkait hal ini, Susiwijono menyebut sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk pembelian produk pertanian dari AS. Mulai dari FKS Group untuk pembelian kedelai, Cargill Indonesia untuk pembelian susu kedelai, hingga asosiasi tekstil untuk pembelian kapas.
"Jadi pemerintah hanya mengajak bersama-sama ke sana dan sektor swasta mau membantu situasi ini. Jadi bukan harus mengeluarkan US$ 4,5 miliar, nggak ada yang keluar. Itu hanya alokasi dari kebutuhan demand di Indonesia yang direalokasi ke sana," tegas Susiwijono.
(aid/kil)
