Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak disalurkan langsung ke penjual. Penyaluran beras SPHP kini diperketat melalui aplikasi Klik SPHP.
"Tidak langsung (ke penjual). Jadi, menggunakan Klik SPHP, jadi pakai aplikasi sekarang," kata Rizal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
Rizal menerangkan penyaluran yang diperketat ini dilakukan agar beras SPHP tidak terjadi penyelewengan, bahkan dioplos. Kebijakan ini berlaku bagi semua yang ingin mendapatkan beras SPHP, baik itu pengecer, hingga pemerintah daerah.
"Tujuannya apa? Supaya tidak disalahgunakan untuk dioplos itu. Jadi, semua pengecer, maupun TNI Polri, maupun pemda, lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi Klik SPHP," imbuh dia.
Penjual Beras SPHP Wajib Tersertifikasi
Dalam keterangan resmi, Rizal menerangkan melalui aplikasi Klik SPHP, penjual yang ingin mendapatkan pasokan beras SPHP wajib terdaftar dan tersertifikasi terlebih dahulu.
"Setelah badan usaha jelas dan izinnya lengkap, baru diperbolehkan memesan beras SPHP," ujar Rizal dalam keterangannya.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui saluran-saluran penjualan yang menyentuh langsung ke konsumen, antara lain pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kios Pangan binaan Pemerintah Daerah dan Gerakan Pangan Murah. Rizal menegaskan bahwa sanksi berat menanti pelanggar aturan pendistribusian.
"Apabila tidak mematuhi ketentuan, sanksinya cukup berat dan hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Beras SPHP juga tidak boleh dijual di pasar modern," tambah dia.
Baca juga: Mentan Klaim Harga Beras Sudah Turun |
Penyaluran Beras SPHP Tidak Tepat Sasaran
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan penyaluran beras SPHP selama ini tak tepat sasaran. Temuan Bapanas, outlet yang menyalurkan SPHP ada yang fiktif hingga praktik pengoplosan beras.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah mengecek ke lapangan. Berdasarkan hasil itu, Arief menyebut ada praktik pengoplosan dalam penyaluran SPHP demi mendapatkan keuntungan. Sebab, penyaluran SPHP beberapa waktu lalu menggunakan beras impor dengan persentase butir beras patahnya mencapai 5%.
"Karena kemarin itu menggunakan beras impor dengan broken 5% sebenarnya itu beras premium kalau dibuka di mix memang akan mendapatkan keuntungan. Ini yang nggak boleh sehingga beras SPHP memang menggunakan kemasan 5 kilogram dan memang benar di tempat yang baik," kata Arief dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Selatan (1/7/2025).
Lihat juga Video: Viral Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
(rea/ara)