Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.376,9 triliun untuk berbagai program prioritas di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan program prioritas ini sebetulnya dari pemerintah pusa namun dilaksanakan untuk daerah sehingga bisa diterima langsung oleh masyarakat.
"Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH (Progra Keluarga Harapan), PIP, Kartu Sembako, iuran Jaminan Kesehatan itu sudah ada di dalam ongoing. Cek Kesehatan Gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Sri Mulyani juga mengungkap Prabowo mengalokasikan dana juga untuk renovasi dan revitalisasi sekolah sebesar Rp 22,5 triliun. Lebih lanjut untuk program Makan Bergizi Gratis disiapkan anggaran Rp 335 triliun.
"Ini juga langsung pelaksanaannya di daerah untuk masyarakat di daerah baik itu murid maupun ibu-ibu dan anak-anak balita. Sekolah Rakyat walaupun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial itu juga untuk anak-anak di daerah. Sekolah Unggulan Garuda juga sama, dirasakan di berbagai daerah di Indonesia," ungkapnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan dana untuk subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi KUR. Sri Mulyani meyakini semua program itu akan diterima langsung oleh masyarakat di daerah.
"Di dalam ini juga termasuk tunjangan profesi guru yang bukan merupakan ASN. Mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen sebanyak Rp 63,5 triliun," tuturnya.
Berikut program prioritas pemerintah pusat sebesar Rp 1.376,9 triliun
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,7 triliun
2. PIP/KIP Kuliah/Beasiswa lainnya Rp 63,6 triliun
3. Kartu Sembako (BPNT) Rp 43,8 triliun
4. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp 69 triliun
5. Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp 7,3 triliun
6. Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp 22,5 triliun
7. Makan Bergizi Gratis Rp 335 triliun
8. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp 27,9 triliun
9. Preservasi Jalan dan Jembatan Rp 24,3 triliun
10. Perumahan Rp 48,7 triliun
11. Bendungan & Irigasi Rp 12 triliun
12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp 83 triliun
13. Subsidi Non-Energi, subsidi KUR dan pupuk Rp 108,8 triliun
14. TPG/TPD Non PNS Rp 63,5 triliun
15. Subsidi Energi & Kompensasi Rp 381,3 triliun
16. Lumbung Pangan Rp 22,4 triliun
17. Bulog & Cadangan Pangan Rp 28,5 triliun
18. Kampung Nelayan & Pergaraman Nasional Rp 6,6 triliun
Simak juga Video: Rencana Prabowo Tarik Utang Rp 781 T, Terbesar Setelah Pandemi
(ada/kil)