Kerusuhan dan perusakan fasilitas publik imbas aksi unjuk rasa di berbagai daerah menimbulkan kerugian besar bagi negara hingga ratusan miliar rupiah. Dana yang sangat besar melayani untuk perbaikan.
Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menegaskan, dampak buruk dari kerusuhan pada akhirnya akan dirasakan masyarakat sendiri.
Kerusakan fasilitas umum hingga kantor pemerintahan menjadi dampak yang paling terlihat. Padahal, fasilitas ini dibangun menggunakan uang pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, yang sebagian besar dananya berasal dari pajak rakyat.
"Ya kan harus ada perbaikan yang dananya harus ditampung lagi oleh pemerintah dan itu dari pajak rakyat juga. Barang-barang itu punya pemerintah dan itu berasal dari pajak, jadi masyarakat juga yang nanggung," kata Tauhid kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).
Selain biaya perbaikan yang bersumber dari uang rakyat, kerusuhan juga berdampak pada pelayanan publik. Proses pengurusan dokumen hingga permintaan surat resmi bisa terganggu.
"Pelayanan publik jadi terganggu, tidak terlayani dengan baik. Misalnya untuk kerja atau kantor butuh surat-surat dari kepolisian seperti surat kelakuan baik. Kalau kantor terbakar dan arsip rusak, gimana bisa dilayani dengan baik. Masyarakat juga yang kena kan," jelasnya.
Menurut Tauhid, kerugian terbesar akan dirasakan jika kerusakan terjadi pada benda bersejarah seperti yang terjadi di Kediri. Benda peninggalan ini bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai.
"Tapi yang berat adalah kalau yang rusak itu adalah barang-barang sejarah, yang dijarah oleh kriminal pada saat itu. Saya kira besar kerugiannya, seperti yang terjadi di Kediri atau tempat lain. Itu yang harusnya dikembalikan," tegasnya.
(igo/fdl)