Lepas-pasang posisi menteri kabinet oleh Presiden Prabowo masih terus berlanjut. Usai mengisi kekosongan jabatan Menko Polkam dan Menpora pada Rabu (17/9/2025) lalu, kini giliran posisi Menteri BUMN yang masih nihil. Kosongnya kursi menteri BUMN ini terjadi usai Prabowo menggeser Erick Thohir menjadi Menpora.
Dalam kesempatannya usai mengikuti pelantikan menteri dan sejumlah wamen di Istana Rabu (17/9) kemarin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak secara jelas menyebutkan bagaimana nasib Kementerian BUMN ke depan. Ia sempat menyebut jika nantinya posisi menteri akan dijabat oleh salah satu wamen yang dimiliki Kementerian BUMN.
"Kemungkinan dari Wamen," ujar Prasetyo.
Meski demikian, hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan siapa nantinya sosok yang akan menggantikan Erick. Prasetyo mengatakan pemerintah memang belum akan langsung menunjuk pejabat definitif untuk menggantikan posisi Erick.
Seperti ditulis detikFinance, selepas Erick Thohir digeser, besar kemungkinan bila Menteri BUMN akan dijabat oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) ataupun Menteri Ad Interim. Namun, Prasetyo menyebut sampai saat ini pemerintah belum menunjuk siapapun untuk menggantikan Erick di Kementerian BUMN.
"Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk, karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir ke Kemenpora," ungkap Prasetyo.
"Belum, belum. Belum ada tanda tangan ad interim-nya," kata Prasetyo lagi.
Sementara itu terkait nasib Kementerian BUMN itu sendiri, sudah banyak pihak yang membuat spekulasi. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendengar adanya isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus.
Terkait hal ini, Herman mengaku dalam posisi menunggu peraturan presiden (perpres) jika kebijakan itu benar diambil.
"Portofolio kementerian dan lembaga adalah hak dan kewenangan Presiden. Oleh karenanya, kita tunggu saja perpresnya, apakah info ini benar atau tidak. Saya sendiri mendengar terkait info tersebut. Tetapi, untuk mengetahui kebenarannya, silakan ditanyakan kepada pemerintah," kata Herman Khaeron dikutip dari detikNews, Kamis (18/9/2025).
Terkait isu peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara, Anggota Komisi VI DPR M Sarmuji menilai jika hal ini perlu dipelajari lebih lanjut. Ia juga meminta semua pihak untuk menunggu kabar terbaru dari pemerintah.
"Bagaimana pola hubungan antara Danantara dengan Kementerian BUMN itu kan sesuatu yang krusial yang perlu ditinjau lagi, apakah masih diperlukan Kementerian BUMN seperti yang saat ini? Atau ada rencana-rencana yang lain? Kita lihat perkembangannya," ucap dia.
Bagi Sarmuji, saat ini bukan masalah siapa sosok pengganti Erick Thohir yang pindah kantor ke Kemenpora melainkan bagaimana desain kedua lembaga ini ke depan. Baginya, perlu ada kejelasan dari pemerintah soal hal ini.
"Orangnya sih gampang, desain lembaganya itu lho, mau diapakan setelah ini, kalau misalnya karena ada Danantara, (Kementerian) BUMN dibekukan? Kita belum tahu rencananya seperti apa," imbuh dia.
Lalu sejauh mana isu ini dekat dengan kebenaran? Apa dampak jika Kementerian BUMN dilebur ke Danantara terhadap struktur pengawasan dan akuntabilitas lembaga? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review Bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.
Beralih ke Bali, Berita Nusantara detikSore akan mengulas lebih dalam tentang beredarnya ajakan donasi akibat banjir Bali. Seperti diberitakan sebelumnya dalam detikBali, seluruh guru aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga staf sekolah tingkat provinsi diinstruksikan untuk memberikan donasi bencana banjir Bali. Besaran nilainya dipatok, untuk staf golongan I sebesar Rp 100 ribu hingga kepala sekolah (kepsek) Rp 1,25 juta.
Dari mana instruksi ini berasal? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikBali selengkapnya.
Jelang petang nanti detikSore akan mengulas isu kebijakan pendidikan. Mengutip detikEdu, pemerintah berencana membatasi penerima kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2025 menjadi maksimal 4.000 orang. Kebijakan ini diambil karena adanya peningkatan tajam jumlah pendaftar di tahun 2025.
Sejumlah penyesuaian dilakukan. Salah satunya, penerima beasiswa LPDP nantinya akan diarahkan untuk masuk dalam industri strategis agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dalam negeri. Mengapa kuota penerima beasiswa LPDP harus dipangkas? Sudah tepatkah sasaran penerima LPDP ini? Ikuti diskusinya dalam Susetalk bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"
(far/vys)