Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didatangi kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tercatat sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili dan 5 daerah tidak hadir.
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan kedatangannya untuk menolak pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan di 2026. Pemotongan itu disebut sangat memberatkan.
"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Sherly mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun di 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly.
Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25% pada 2026. Ia berharap ada evaluasi dari Purbaya agar pertumbuhan ekonomi bisa jalan seperti yang diharapkan.
"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," tegas Muzakir.
(aid/ara)