Di tengah shutdown di Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump menyebut telah menemukan sumber dana cadangan untuk memastikan gaji pasukan militer tetap dibayar pada 15 Oktober. Hal ini disampaikan saat banyak kegiatan pemerintahan terhenti karena anggaran belum disetujui Kongres.
Trump disebut telah memerintahkan Menteri Perang Pete Hegseth untuk memanfaatkan seluruh dana yang masih tersedia agar pembayaran gaji militer berjalan sesuai jadwal. Langkah ini diambil guna mencegah keterlambatan gaji bagi tentara aktif yang terdampak shutdown.
Dikutip dari CNN, Minggu (12/10/2025), menurut Gedung Putih dana tersebut akan diambil dari anggaran riset dan pengembangan (R&D) milik Pentagon yang masih bisa digunakan hingga dua tahun ke depan.
Pentagon menyebut US$ 8 miliar atau Rp 132 triliun (kurs Rp 16.600) dari dana penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi tahun fiskal sebelumnya akan dialihkan untuk membayar gaji tentara.
Langkah Trump ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum karena penggunaan dana yang sudah disetujui Kongres berada di luar kewenangan eksekutif. Sementara itu, anggota Partai Republik di Kongres menolak pemungutan suara untuk rancangan undang-undang khusus pembayaran militer.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menekan Partai Demokrat agar segera mengakhiri kebuntuan anggaran. Trump sebelumnya sempat menjanjikan bahwa anggota militer tetap akan menerima gaji meskipun pemerintah tutup.
"Kita akan pastikan setiap dolar terakhir sampai ke tangan pasukan kita," ujarnya dalam acara Angkatan Laut di Norfolk, Virginia, akhir pekan lalu.
Masih belum jelas apakah Penjaga Pantai AS, satu-satunya cabang militer di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, juga akan menerima gaji dari dana yang dialihkan tersebut.
Pada penutupan pemerintahan tahun 2019, anggota aktif Penjaga Pantai sempat tidak menerima bayaran untuk pertama kalinya dalam sejarah militer AS, sebelum akhirnya mendapatkan gaji setelah shutdown berakhir.
Lihat juga Video: Pasar Global Menanti Shutdown AS, Investor Waspada!
(ily/kil)