Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi kejar target penerimaan pajak di 2025 dan 2026. Diketahui, per Oktober 2025 realisasi penerimaan pajak baru Rp 1.459 triliun atau 70,2% dari target sampai akhir tahun.
Bimo mengatakan pihaknya akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan basis data yang ada. Ia tidak ingin ada lagi kritikan yang menyebut DJP berburu di kebun binatang.
"Supaya tidak ada lagi kritik berburu di kebun binatang, kita akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan basis data yang ada," kata Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
Khusus di sisa tahun 2025, Bimo menyebut pihaknya akan menghabiskan semua bahan yang berpotensi menghasilkan penerimaan. Mulai dari penggalian potensi, pertukaran data internal di Kementerian Keuangan, serta audit dan penegakkan hukum.
"Tentu ada juga dari strategi kami untuk penegakkan hukum yang multidoor approach dengan semua aparat penegak hukum, menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, itu juga akan kami tuntaskan. Yang bisa kami selesaikan di 2025, akan kami maksimalkan penyelesaiannya," tegas Bimo.
Untuk 2026, Bimo menyebut akan terus memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan pajak berbasis elektronik seperti Coretax. "Untuk pengawasan pembayaran masa kewajiban pajak tahun berjalan maupun untuk pengujian kepatuhan kewajiban pajak tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan akan ada kebijakan perluasan basis pajak. "Apakah itu nanti untuk perdagangan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain, nanti akan kami lihat sesuai arahan pimpinan," tambahnya.
Kemudian Bimo juga mau mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi dan kelembagaan sesuai dinamika perekonomian.
"Terakhir, tentu kerja sama antar instansi yang sudah bagus antara lembaga penegak hukum dengan kami, kemudian antara lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan pemberian perizinan DJP, itu akan kami maksimalkan," pungkasnya.
Simak juga Video: Sri Mulyani Kejar Setoran, Gandeng KPK hingga Kejaksaan
(acd/acd)