Badan Usaha Milik Negara (BUMN) absen dari pencatatan saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak dua tahun terakhir. Kondisi ini turut disoroti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat kehadiran BUMN dapat memperkuat likuiditas dan diversifikasi instrumen investasi pasar modal.
Meski begitu, OJK menyebut keputusan IPO sepenuhnya menjadi kewenangan BUMN terkait. OJK juga terus melakukan sosialisasi dan diskusi dengan BUMN serta anak usahanya untuk meningkatkan pemahaman terkait proses IPO.
"Keputusan untuk melakukan IPO sepenuhnya merupakan pertimbangan dan kebijakan bisnis masing-masing perusahaan," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/12/2025).
Inarno menambahkan, pihaknya saat ini menjalankan program pendalaman pasar bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan para pelaku pasar modal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses IPO berjalan profesional dan transparan.
"Peran OJK adalah memastikan proses berjalan secara profesional, transparan, serta melindungi kepentingan investor," imbuhnya.
Untuk diketahui, Direktur Utama BEI Iman Rachman, mengatakan tidak ada IPO yang dilakukan BUMN maupun anak usahanya sejak 2 tahun terakhir. Padahal, perusahaan-perusahaan plat merah ini potensial melantai di bursa saham.
"Kita mesti lihat bahwa 2 tahun terakhir ini tidak ada BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang listing di Bursa. Jadi kita masih lihat banyak potensi atas perusahaan-perusahaan BUMN untuk listing di Bursa Efek," ungkap Iman dalam konferensi pers RUPSLB secara virtual, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, IPO sebuah perusahaan menjadi salah satu upaya untuk memperbesar kapitalisasi pasar bursa saham. IPO perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar ini juga menjadi upaya BEI untuk memenuhi kebutuhan suplai di pasar modal.
Lihat juga Video: Era Baru Air Jakarta: Mungkinkah IPO PAM Jaya Jadi Kunci Keberlanjutan?
(ahi/kil)