4 Kemuskilan BUMN

Pimpinan BUMN pun juga rawan kriminalisasi. Kalau Presiden Prabowo tidak turun tangan, kriminalisasi (eks) Dirut Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ira Puspadewi, akan berkarat di penjara.

Saat ini ada juga kasus yang sama, Direktur Utama Perum Perindo, Syahril Japarin. Yang bernasib malang, adalah Hotasi Nababan, yang terkena 'sial', saat memimpin Merpati.

Ia terpaksa masuk hotel prodeo, karena ada citra bahwa pengadil yang membebaskan tersangka (dan kemudian tertuduh) korupsi adalah bagian dari korupsi. Termasuk jika pembuktiannya memang tidak ada korupsi.

Pertamina menjadi 'langganan pemeriksaan'. Juga setiap BUMN yang dinilai 'raksasa', apalagi yang dinilai merugikan kekuasaan yang baru berkuasa, atau bahkan membangkang kepada kekuasaan yang sedang menjadi pengampu penyelenggaraan pemerintah.

Memang, ada juga direksi yang nakal, bahkan bodoh, sehingga membiarkan perusahaan BUMN bangkrut. Namun, tetap saja, seharusnya pertimbangan bisnis yang bijaksana (business judgment rule) tetap menjadi pertimbangan utama.

Klausula 'berpotensi memperkaya diri dan orang lain' tetap menakutkan bagi praktisi BUMN. Jika pinjaman dari suatu bank BUMN dapat memajukan suatu bisnis, juga bisnis swasta, memang baik. Tapi, bukankah itu juga 'memperkaya orang lain'.

Kebijakan yang dibuat dengan kebencian kepada Soeharto dan rezim Orba-nya menjadikan kebijakan memberantas KKN menjadi kebijakan vendetta, balas dendam yang tanpa akhir. Singkatnya, para pimpinan BUMN hidup dalam manajemen ketakutan alias fear management. Dan, tidak ada orang yang bekerja secara profesional dengan baik dan benar jika berada dalam ketakutan tanpa akhir.

Ketiga: Penugasan

Pembangunan kereta monorail adalah penugasan pemerintah kepada salah satu BUMN. Ketika kekuasaan berganti, pekerjaan tidak selesai, maka yang menanggung adalah yang diberi tugas. Jika rugi, yang 'digantung' adalah pimpinan BUMN.

Demikian juga dengan sejumlah BUMN, khususnya di sektor konstruksi, mendapatkan 'penugasan', dan sedang dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Siapa yang digantung? Yang diberi tugas, bukan yang menugaskan.

Tidak perlu galau, karena regulator BUMN, termasuk yang di puncak, berada pada ruang kamber eco (echo chamber) feodalisme. Mereka menganggap bahwa BUMN adalah milik mereka.

Penugasan BUMN dipaksakan ketika APBN tidak mampu memenuhi hasrat kekuasaan yang dijanjikan saat kampanye pemilu. Bahkan, hasrat setelah berkuasa, yang diperlukan untuk memperkuat otoritas kekuasannya.

Bukan saja BUMN terkait yang menderita, tetapi para kontraktor di bawahnya, yang rata-rata, UKM; mereka berubah kepanjangan daru usaha kecil menengah menjadi usaha kecil memelas.

Lihat saja keluhan dan tangisan kontraktor menengah dan kecil di Gedung DPR, di depan Dewan Yang Terhormat, betapa mereka menanggung utangan yang tak tertahankan. Di depan Parlemen yang baru sebatas 'Parle' (bicara), masalah tidak selesai. Tangisan air mata telah menjadi tangisan darah; darah dari anak-anak bangsa untuk menanggung hasrat kekuasaan.

Penugasan BUMN menjadikan APBN sebagai sandera. "Kalau tidak diberi tambahan modal, jangan salahkan kalau saya gagal", setidaknya begitu bahasa terangnya. Dan, ada potensi, "lari bersama kelinci, mengejar bersama anjing", kata Alistair MacLean dalam penutup novelnya, The Dark Crusader (1961).

Bisa diartikan, yang diberi, dapat, yang memberi, dapat, dan yang menyuruh memberi, juga dapat. Tidak perlu dibahas lebih lanjut, tidak perlu diperiksa, meletihkan. Ada banyak pekerjaan lain yang lebih baik, bukan.

Keempat: Laba Windfall Profit

Pada masa lalu, pada saat menjadi bagian dari sebuah tim audit kinerja BUMN dengan metode pengukuran yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia (yang tidak perlu disebut namanya, agar tidak dianggap iklan terselubung), ada tujuh indikator penilaian, yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada tenaga kerja, manajemen proses, dan hasil-hasil.

Rerata BUMN yang dinilai, kepemimpinan, perencanaan strategis bagus, dan kemudian hasil-hasil bagus. Namun, rerata ukuran fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada tenaga kerja, manajemen proses, jeblok. Artinya, perusahaan negara ini keberhasilannya karena windfall profit, alias rejeki durian runtuh.

Sementara itu, peserta lainnya, swasta, hebat di seluruh indikator. Artinya, bisnisnya memang sehat. Saya merasakan sendiri; punya tabungan yang tidak besar di semua bank BUMN, dan pelayanannya jauh di bawah sebuah bank swasta. Di bank pemerintah, saya dibiarkan menunggu antrian lebih dari satu jam, hanya untuk ke teller dan/atau pelayanan pelanggan.

Saya menyempatkan diri masuk ke ruangan Pimpinan Cabang, dan memohon agar ia keluar membantu anak buahnya yang sudah pontang-panting, dan mencari cara lain agar nasabah tidak menderita. Jawabannya, "mohon sabar, ditunggu, ya Pak."

Hormat, ramah, tersenyum sagat manis, dan tidak menyelesaikan masalah.Di sebuah bank besar swasta, pada sebuah perjalanan di Yogyakarta, nasabah sedang banyak, berjubel, termasuk saya. Antreannya jelas panjang. Mendadak ada selusin petugas dari balik counter, keluar membawa pad, mendatangi semua nasabah, dan secara cepat menyelesaikan masalah, semua masalah, kurang dari sejam. Efisien.

Mungkin karena di bank BUMN tadi tabungan saya tidak masuk kriteria prioritas, jadi pantas dilayani non-prioritas. Jadi, kadang saya berlega hati, tidak memarahi petugas pelayanan publik di birokrasi, jika pelayanannya tidak baik-baik amat. Karena di BUMN bank saja begitu-begitu saja.

Pelajaran

Pada penelitian yang saya lakukan, dan saya tulis dalam buku saya Korporasi Konstitusi: Sejarah Masa Depan BUMN (2022), ditemukan bahwa BUMN pasti untuk, dan secara totalitas kinerjanya selalu naik, dan pasti naik.

Bahkan, kalau bisa ditambahkan, siapa pun yang memimpin. Karena memang bisnisnya memang captive market, bahkan kalau untungnya kurang, bisa disiapkan PSO, public service obligation, subsidi atas nama kekurangan harga. Istilah lain 'kompensasi harga jual'. Perusahaan minyak dan listrik saja bisa dapat, yang lain juga bisa minta.

Perusahaan-perusahaan swasta, termasuk perusahaan keluarga, paling mungkin menjadi perusahaan yang besar dan kuat. Karena mereka boleh memilih manajer yang benar-benar profesional, bukan yang seolah-olah profesional.

Bahkan, mereka boleh mempekerjakannya sampai belasan tahun, bahkan ada yang puluhan. Ada kesinambungan manajerial dan kemudian korporasional. Perusahaan BUMN sudah dipilih secara politik dan kedekatan tertentu alias nepotisme, ditambah dengan pemberhentian tanpa kejelasan, tanpa governance, bahkan tanpa kesantunan dan perikemanusiaan secara profesional oleh regulator; plus penugasan-penugasan yang political heavy dan terbiasa untuk menikmati windfall profit, sulit diharapkan BUMN menjadi pelaku bisnis kelas dunia, setidaknya seperti Temasek-nya Singapura atau Khazanah-nya Malaysia.

Ini yang juga dicatat Tanri Abeng, Mantan Menteri BUMN dan Menteri BUMN pertama, dalam Manajemen sebagai Profesi (2024). Dalam pertemuan para CEO BUMN di Bali 20 tahun lalu, kami menghadirkan CEO Khazanah. Seorang Dirut bertanya: "Apakah Anda pernah diintervensi Pemerintah Anda saat membuat keputusan bisnis?" Jawabannya: "Tidak pernah, itu tidak ada dalam governance kami".

Bagaimana dengan BUMN? Slogan BUMN kelas dunia nampaknya tidak perlu kita bentangkan lagi selama seperti ini. Kehadiran Danantara juga ambigu. Badan Pemerintah kok melakukan aksi korporasi.

Belum lagi, kini muncul ancaman-ancaman baru, bahwa para pimpinan BUMN akan diperiksa APH, karena dianggap melakukan korupsi. Juga ancaman-ancaman akan memberhentikan pimpinan BUMN dalam waktu segera.

Kesemuanya bermuara kepada hipotesa saya: nampaknya muskil menjadi BUMN menjadi perusahaan yang benar-benar besar, sehat, dan terhormat. Kecuali jika ukurannya adalah tongkrongan fisik, mobil, dan gedungnya.

Riant Nugroho
Ketua Umum MAKPI