Ada satu buku yang menurut saya sangat baik dibaca untuk memahami arah pembangunan ekonomi nasional, judulnya: "Paradox Indonesia dan Solusinya" yang terbit pada Mei 2022. Penulisnya, presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Salah satu gagasan besar dalam buku ini yang mewarnai kebijakan ekonomi nasional dapat dibaca di halaman 120. Berawal dari gagasan Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran atau mixed economy yang bukan kapitalisme (beyond capitalism) dan bukan sosialisme (beyond socialism).
Gagasan besar pembangunan ekonomi presiden Prabowo atau Prabowonomics, dapat diistilahkan sebagai state capitalism atau ekonomi konstitusi. Rujukannya jelas, ayat 2 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa "cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
Prabowonomics tentu sangat kontras dengan gagasan ekonomi pasar yang neoliberal, seperti pemikiran Milton Friedman, Von Hayek, dan Thatcher. Mereka berpandangan bahwa "the best government is the least government." Semakin kecil peran pemerintah semakin baik. Pemerintah hanya sebagai pengawas atau regulator.
State Capitalism ala Prabowo
Perubahan arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar yang liberal menuju state capitalism menempatkan pemerintah bukan sekedar pengawas. Pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi nasional sebagai prime mover atau pelopor.
State capitalism mengubah arah kebijakan ekonomi nasional yang meningkatkan ketidakpastian kebijakan. Persepsi risiko terhadap perekonomian nasional naik. Country risk premium naik yang menyebabkan aliran modal keluar.
Hal ini tercermin pada depresiasi ekstrim nilai tukar rupiah yang mencapai titik terendah dalam sejarah sebesar Rp 13.357 per dollar Amerika Serikat (AS) pada 30 April 2026. Demikian juga dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 7.007 pada 30 April 2026 menuju titik terendah dalam setahun terakhir.
Baca juga: Kumandang Prabowonomics dari Davos |
Pergeseran pendulum ekonomi nasional ke state capitalism melahirkan sentimen negatif. Dalam regim devisa bebas (free capital mobility), sentimen negatif membuat net outflow modal asing. Nilai tukar terdepresiasi dan IHSG anjlok.
Dalam kerangka kebijakan Mundell - Fleming, impossible trinity, perekonomian Indonesia sejak awal dijalankan dalam regim floating exchange rate regim (mengorbankan kestabilan nilai tukar). Tetapi mempertahankan rezim devisa bebas dan independensi kebijakan moneter.
Simak Video "Video #Tanyadetikfinance Pasar Becek Bikin UMKM Indonesia Mati, Apa Itu?"
(ang/ang)