Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan sensus ekonomi pada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. Sensus dilakukan langsung di kediaman dinas Muzani yang berlokasi di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti langsung ikut gunung juga melakukan sensus pada Muzani. Dia didampingi langsung oleh Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto dan dua petugas sensus ekonomi. Amalia mengatakan, Muzani bersikap kooperatif saat proses pendataan ekonomi sedang dilakukan.
"Kami tadi melakukan pendataan di rumah Bapak Ketua MPR dan ini satu bukti bahwa Ketua MPR ingin berpartisipasi di dalam sensus ekonomi dan beliau tadi dengan sangat kooperatif menjawab pertanyaan," ungkap Amalia kepada wartawan di kawasan Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
Amalia juga menjamin kerahasiaan data masyarakat yang telah disetorkan. Dia juga menegaskan, sensus ekonomi ini dilakukan tidak berkaitan dengan persoalan pajak.
"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," tegas Amalia.
Amalia menambahkan masyarakat bisa berpartisipasi secara mandiri dengan mengisi sejumlah pertanyaan melalui kuesioner online yang disediakan BPS. Untuk mendapatkan alamat website tersebut, masyarakat bisa langsung memintanya ke petugas sensus yang datang.
"Untuk yang masyarakat, yang memang ingin mengisi secara mandiri, kami juga sudah siapkan questionnaire online dengan link-nya nanti bisa dimintakan kepada para petugas yang datang, supaya kalau ingin mengisinya sendiri tidak perlu ditanyakan oleh petugas, ada yang kita sebut dengan questionnaire online," pungkas Amalia.
Sementara itu, Muzani berharap sensus data ekonomi bisa menjadi upaya negara untuk mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah ke depan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Supaya kebijakan yang akan diambil di masa-masa yang akan datang adalah kebijakan yang berdasarkan pada data dan angka yang benar," ungkap Muzani.
"Saya berharap kebijakan ini akan berjalan lancar dan bisa diikuti sebanyak mungkin oleh warga negara Indonesia," imbuhnya.
(ahi/hal)