Kementerian Pertanian (Kementan) menduga adanya sejumlah dugaan pelanggaran di sektor pangan, mulai dari tata niaga ayam dan telur, kecurangan beras fortifikasi, hingga sawit.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun telah bersurat kepada Kapolri Suyudi Ario Seto agar penegakan hukum terhadap mafia pangan dituntaskan.
"Ada fortifikasi, sawit, pakan kita lihat ayam, segala macam," ujar Amran kepada wartawan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).
Amran mengungkapkan ada anomali harga yang terjadi dalam tata niaga ayam dan telur. Ia menyebut harga daging ayam dan telur di tingkat peternak anjlok.
Namun, harga ayam dan telur tersebut di tingkat konsumen naik. Hal inilah yang dapat mengerek inflasi.
"Harga di peternak turun, tapi konsumen naik. Ada inflasi lagi, inflasi ayam dengan telur. Kan kasihan, ya kan? Jadi ini menurut anda nih, harga di peternak turun, harga di konsumen naik. Menurut anda gimana? Mafia ya? Begitu kira-kira," beber Amran.
Saat ditanya mengenai potensi pengenaan denda pada pelaku kecurangan pangan, Amran tidak memberikan jawaban yang tegas.
"Menurutmu bagus nggak?" katanya.
Menurut Amran, penegak hukum harus turun tangan karena pangan merupakan kebutuhan paling krusial bagi rakyat dan tidak boleh dipermainkan oleh sekelompok mafia yang sudah lama menikmati gurihnya pangan bersubsidi. Negara tidak sedang kekurangan dana untuk melindungi pangan rakyat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 155,5 triliun pada 2025 dan Rp 164,4 triliun pada 2026. Subsidi itu diberikan agar usaha pangan rakyat tumbuh, tetapi keuntungannya justru lebih banyak dinikmati pengusaha besar, sementara petani, peternak, dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung kerugiannya.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
(rea/hns)