Jurus Jokowi Atasi Rupiah yang Keok Lawan Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas mengenai nilai tukar rupiah dan kondisi terkini perekonomian Indonesia.

"Hari ini kami bersama BI, OJK dua menko dan menteri perdagangan melaporkan kepada presiden mengenai kondisi terkini dari perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/9/2018).

"Dan termasuk tadi mengenai inflasi yang angkanya cukup baik, bahkan dari sisi pangan stabilitas harga di dalam negeri cukup baik," tambah dia.

Dalam pertemuan internal tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan membahas pula terhadap pergerakan dinamika dunia yang belakangan ini terjadi, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, krisis Turki dan juga krisis Argentina.

Menurut Sri Mulyani, ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi sentimen yang mengganggu nilai tukar dan juga kondisi perekonomian nasional.

Dari dalam negeri, lanjut Sri Mulyani langkah-langkah yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK.

"Akan semakin disinergikan, koordinasi dari sisi komunikasi, langkah yang akan dilakukan untuk menjaga stabilitas akan terus di-share antara otoritas ini sehingga kita bisa terus langsung melakukan penyesuaian kalau memang ingin dilakukan," ungkap dia.

Pemerintah telah memiliki beberapa jurus alias langkah dalam mengatasi sentimen negatif bagi perekonomian nasional temasuk nilai tukar rupiah.

Sri Mulyani mengatakan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus terus ditingkatkan.

"Langkah pemerintah dari otoritas moneter dan OJK akan disinergikan," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Sinergi yang dimaksud, kata Sri Mulyani adalah dari sisi informasi yang disampaikan ke publik khususnya mengenai kebijakan stabilitas. Sehingga pemerintah dan otoritas moneter serta OJK bisa saling menyesuaikan, baik dari sisi pasar surat berharga, portfolio, nilai tukar, dan kemudian dinamika sektor riil seperti ekspor dan impor.

Tujuan utama jurus yang disiapkan pemerintah kali ini adalah mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran. Seperti diketahui, kata Sri Mulyani, sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi transaksi berjalan dan transaksi perdagangan.

"Nah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol. Makanya, kami bersama Mendag dan Menperin melihat komposisi dari komoditas yang selama ini diimpor namun nilai tambah ke perekonomian tidak banyak," ujar dia.

Komoditas yang dimaksud adalah bukan bahan baku, bukan juga barang modal, melainkan barang konsumsi dan ini pun bentuk konsumsi yang bukan pokok.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani timbulnya rencana peninjauan kembali terhadap 900 komoditas impor yang merupakan barang konsumsi seluruhnya.

Tidak hanya itu, langkah atau jurus yang bakal dilakukan pemerintah juga melakukan peninjauan terhadap kebutuhan devisa yang berasal dari PLN dan Pertamina.

Bahkan pemerintah tidak segan untuk menunda pembangunan proyek yang dikerjakan dua perusahaan pelat merah tersebut.

Selanjutnya, Pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS melalui forum KSSK akan meneliti dan memonitor secara detail tingkah laku pelaku pasar dengan melihat transaksi yang penting demi kepentingan ekonomi nasional.

"Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," ujar dia.

"Ekspor akan tetap dorong, kami minta LPEI untuk lebih fokus ke pasar potensial dan komoditas yang potensial agar bisa meningkatkan growth ekspor kita, dan Pak Darmin dan Pak Luhut akan memperbaiki lingkungan bisnis sehingga capital inflow dari FDI bisa ditingkatkan," tutup Sri Mulyani.

Usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengatakan biang kerok pelemahan nilai tukar dan perekonomian nasional adalah defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

"Pemerintah masih tetap mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran. Seperti diketahui, sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi transaksi berjalan dan transaksi perdagangan atau neraca perdagangan," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Kondisi current account deficit (CAD) pada kuartal II sebesar 3,04% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau nilainya US$ 8 miliar atau lebih tinggi dari periode kuartal I yang mencapai US$ 5,7 miliar.

Pemerintah pun telah memiliki beberapa langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari koordinasi komunikasi serta penyesuaian kebijakan.

Lalu, melakukan pengendalian kebutuhan devisa melalui program peninjauan kembali 900 komoditas impor yang seluruhnya barang konsumsi.

"Kami harapkan situasi seperti ini dimanfaatkan oleh industri dalam negeri yang bisa substitusi impor dan ini kami koordinasikan," jelas dia.

Pemerintah melalui Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) akan melakukan penelitian kepada setiap transaksi di pasar keuangan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimengatakan, penelitian tersebut untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan tersebut mengandung unsur spekulasi atau tidak.

"Kita akan bersama-sama dengan BI dan OJK lewat forum KSSK akan meneliti dan memonitor secara detail tingkah laku pelaku pasar mana-mana transaksi yang legitimate demi memenuhi keperluan industrinya, atau tidak legitimate," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/9/2018).

"Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," tambah dia.

Dia mencontohkan, transaksi yang bakal diteliti ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya atau tidak, terutama dalam setiap kegiatan impor. Pasalnya, setiap dolar yang digunakan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kalau kita mengimpor bahan baku, barang modal, dan memang bisnisnya ada, untuk bayar utang kembali. Memang ada kebutuhan yang legitimate, kalau tidak kan mereka lakukan sesuatu yang spekulatif," ungkap dia.