Proyeksi Pemerintah: Dolar AS Masih Rp 15.000 di 2019

Rapat kemarin diawali dengan penjelasan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tentang proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di 2019. Otoritas moneter itu melihat kondisi ketidakpastian global masih berlanjut, namun tekanannya mulai berkurang.

Mulai dari prediksi Bank Sentral AS, The Fed, yang akan lebih sedikit menaikkan suku bunga, meredamnya ketegangan perang dagang di global hingga potensi menguatnya mata uang euro membuat potensi ketidakpastian di global sedikit berkurang.

"Ketidakpastian masih akan berlanjut, tapi masih lebih positif. Kami yakin akan lebih baik dibanding posisi saat ini Rp 15.220," kata Perry di Gedung DPR.

Dengan kondisi itu, BI memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah di 2019 akan bergerak rata-rata dalam rentang Rp 14.800-Rp 15.200/US$

Dengan melihat penjelasan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan revisi asumsi ekonomi makro 2019 khususnya pada proyeksi nilai tukar menjadi Rp 15.000/US$. Sebelumnya dalam RAPBN 2019 ditentukan Rp 14.400/US$ dan dalam hasil rapat Panja A di level Rp 14.500/US$.

"Berdasarkan usulan Pak Gubernur BI mengenai range nilai tukar dari Rp 14.800-Rp 15.200, kami usulkan nilai tengahnya di angka Rp 15.000," tuturnya.

Dengan begiru usulan asumsi ekonomi makro 2019 dari pemerintah adalah:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3%
- Inflasi 3,5%
- Tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3%
- Nilai tukar Rp 15.000/US$
- Harga minyak mentah Indonesia US$ 70 per barel
- Lifting minyak 775 ribu barel per hari
- Lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari

Lantaran ada perubahan asumsi nilai tukar maka pendapatan negara diproyeksi meningkat Rp 10,3 triliun.

"Itu terdiri dari pendapatan PPh migas yang naik Rp 2,2 triliun dan pendapatan dari PNBP yang naik Rp 8,1 triliun," tutur Sri Mulyani.

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu terdiri dari kenaikan penerimaan SDA migas sebesar Rp 6,2 triliun, SDA non migas Rp 1 triliun dan PNBP lainnya Rp 0,9 triliun.

Di sisi lain proyeksi belanja negara juga meningkat lebih besar yakni Rp 10,9 triliun. Terdiri dari subsidi energi Rp 6,3 triliun, belanja lainnya naik Rp 2,6 triliun dan dana bagi hasil naik Rp 2 triliun.

Meski begitu pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di level 1,84% terhadap PDB. Sementara cadangan belanja negara menjadi Rp 14,4 triliun.

"Cadangan belanja negara inilah yang digunakan untuk penanggulangan bencana dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok dan Palu," tutup Sri Mulyani.

Proyeksi nilai tukar Rp 15.000 di 2019 dikritik para anggota Banggar DPR. Mayoritas dari 15 anggota Banggar yang hadir dan memberi tanggapan mengkritisi penentuan proyeksi nilai tukar yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut.

Anggota Banggar dari Fraksi Hanura, Djoni Rolindrawan, mempertanyakan prediksi yang diutarakan oleh BI itu. Dia berharap nilai tukar rupiah tahun depan masih lebih baik dibanding dari yang diprediksi pemerintah.

"Mengapa begitu yakin normalisasi Kebijakan moneter di negara maju akan berjalan baik walaupun secara gradual? Saya berharap untuk dikaji ulang, saya berharap di APBN 2019 masih di bawah Rp 15.000," tuturnya.

Anggota DPR lainnya dari fraksi PAN, Ahmad Riski Sadig meminta pemerintah menjelaskan mengenai proyeksi nilai tukar yang nantinya menjadi dasar penetapan postur APBN 2019.

"Paling tidak teman-teman Banggar punya pandangan yang sama. Mohon maaf, kita sudah masuki tahun politik. Nanti teman-teman di sini ditanya juga oleh masyarakat. Makanya kita harus tahu juga. Kami usulkan agar dokumen ini dikaji lebih lengkap, agar kita tahu dasar peningkatan kurs apa," terangnya.

Akhirnya pimpinan rapat dari fraksi PDIP Said Abdullah memutuskan untuk menjatuhkan skors dalam rapat kerja hari ini. Pembahasan asumsi dasar makro ekonomi 2019 akan dilanjutkan besok.

"Dari 15 orang yang bertanya itu tadi kebanyakan menyatakan tidak layak dilanjuti. Oleh karena itu rapat kita skors sampai besok jam 2 sore," tutur Ahmad.