Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 07 Nov 2018 14:01 WIB

Rupiah Perkasa, Ekonom: Pemerintah Jangan Bikin Kebijakan Blunder

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menguat. Mengutip data Reuters dolar AS tercatat Rp 14.669.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan menguatnya nilai tukar dolar AS ini harus dijaga. Dia menyarankan pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang memicu sentimen negatif di pasar.


"Kalau dilihat secara historis rupiah itukan bergeraknya fluktuatif. Yang perlu diantisipasi adalah jangan membuat kebijakan apapun terutama kebijakan ekonomi yang memiliki dampak negatif di pasar. Jangan bikin blunder lagi seperti pengumuman harga kenaikan BBM kemarin dinaikkan terus diturunkan, itu kan jadi sentimen buruk untuk pasar," kata Enny di kawasan Kalibata, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Dia menjelaskan, meskipun ada penguatan pada rupiah, ekonomi Indonesia masih memiliki tantangan hingga akhir tahun ini. Tantangan dari dalam negeri, masih akan terjadi tekanan terhadap suku bunga serta cicilan utang dan bunganya yang akan mempengaruhi devisa.


Sementara tantangan global, The Federal Reserve (The Fed) diprediksi akan menaikkan bunga acuan. "Jadi kita tinggal menunggu waktu kapan AS akan naikan bunga. Meskipun rupiah menguat, saya rasa masih di kisaran asumsi pemerintah yakni Rp 15.000," tutur Enny.

Menurut Enny saat ini yang dijadikan acuan bukan level rupiah. Namun bagaimana pemerintah dan BI mampu menjaga volatilitas atau fluktuasi agar tidak bergerak terlalu jauh dari asumsi yang sudah diterapkan.

Ketimpangan ekonomi

Di sisi lain, INDEF juga menyoroti ketimpangan ekonomi pasca diterapkannya otonomi daerah. Peneliti INDEF Rusli Abdullah menjelaskan meskipun saat ini dana transfer ke daerah jumlahnya semakin besar, namun angka ketimpangan justru melebar. Kemudian belanja pendidikan dinilai belum optimal untuk peningkatan kualitas pendidikan.

"Saat ini belanja pendidikan lebih untuk belanja rutin gaji guru dan pembangunan infrastruktur," kata Rusli.


Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif disebut menjadi penyebab meningkatnya ketimpangan yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah membutuhkan peninjauan kembali kebijakan yang telah dikeluarkan, misalnya meninjau instrumen dana transfer dan dana alokasi umum.

Lalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan dana alokasi khusus untuk mendukung program prioritas nasional. "Ke depan, peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif lain harus lebih dioptimalkan, bukan hanya melalui jalur DAK tapi juga DAU," imbuh dia.


Selain itu pemerintah harus meningkatkan kualitas belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki output indikator pendidikan misalnya angka partisipasi murni (APM).

Dari sektor pendidikan pelaksanaan wajib belajar minimal 12 tahun perlu diupayakan dalam rangka menyediakan akses kesempatan Pendidikan untuk semua orang.


"Pemerintah harus mengurangi porsi belanja rutin pegawai dalam belanja 20%. Pendidikan bisa menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas output Pendidikan," jelas dia.

Selanjutnya pemerintah juga harus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sebagai salah satu upaya untuk pemerataan kue ekonomi pembangunan. (kil/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed