Jakarta -
Sinyal perombakan kembali terdengar pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Maskapai pelat merah ini akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Jumat, 20 November 2020 di Tangerang.
Ada sejumlah agenda dalam RUPSLB ini. Salah satunya, perubahan pengurus perusahaan.
Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (18/11/2020), pemegang saham yang berhak hadir dan diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada subrekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Oktober 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun mata acara dalam RUPSLB yakni, pertama, penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan nilai total sebanyak-banyaknya sebesar Rp 8,5 triliun melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Kedua, perubahan anggaran dasar perseroan. Ketiga, perubahan susunan pengurus perseroan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sinyal untuk merombak direksi dan komisaris BUMN. Perombakan ini dilakukan jika kinerja direksi dan komisaris dinilai tidak sesuai standar.
Erick mengatakan masing-masing posisi di manajemen perusahaan pelat merah ini memiliki perannya masing-masing. Nantinya, kinerja tiap-tiap orang akan dinilai oleh pihak yang berhubungan langsung dengan manajemen perusahaan.
"Mohon maaf kalau nanti jangan marah, apalagi kalau direksi tidak sesuai dengan KPI [key performance index]. Kalau komisaris dinilai oleh direksi mengenai keterlibatan komisaris. Komisaris dinilai oleh komisaris dan Kementerian BUMN juga," kata Erick dikutip dari CNBCIndonesia.
Erick juga menegaskan jangan memprioritaskan kepentingan terlalu banyak yang menyebabkan transformasi kerja jadi gagal. Menurut Erick, hal itu akan merugikan masyarakat luas.
"Jangan sampai prioritaskan, tadi, kepentingan terlalu banyak akhirnya transformasi gagal. Kalau gagal yang rugi bukan menterinya, bukan sebagian orangnya, tapi masyarakat yang jauh lebih luas. Jadi kita harus pastikan transformasi yang sudah ada di roadmap dipentingkan untuk hasil kepada masyarakat luas," jelasnya.
.webp)
