Prabowo dan Jokowi Mau Kurangi Subsidi BBM, Tantangannya Berat

Jakarta - Para calon presiden-wakil presiden telah menyerahkan visi dan visi mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memberi judul visi dan misi mereka Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia. Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla menamai dokumen visi dan misi mereka sebagai Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian.

Salah satu poin dalam visi dan misi kedua pasangan ini adalah upaya mengurangi subsidi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan dana lebih dari Rp 300 triliun untuk subsidi, baik energi maupun non energi.

Prabowo-Hatta punya program mengurangi subsidi BBM khusus terhadap orang kaya, melalui mekanisme pajak dan cukai, serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Sementara Jokowi-JK berjanji mengurangi subsidi dengan melakukan transformasi sektor transportasi dari berbasis BBM ke yang berbasis gas. Kemudian langkah kedua adalah melakukan realokasi subsidi BBM ke penyediaan biofuel.

Agustinus Prasetyantoko, ekonom Universitas Katolik Atma Jaya, menilai subsidi memang harus dikurangi bagaimana pun caranya. "Jadi bukan soal optimistis atau tidak optimistis. Ini memang harus dilakukan, karena subsidi sudah tidak masuk akal. Tahun ini sudah lebih dari Rp 300 triliun, kalau tahun depan tidak dilakukan apa-apa pasti akan membengkak," paparnya saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Namun, lanjut Prasetyantoko, siapa pun yang terpilih jadi presiden nanti akan menghadapi tantangan ketika ingin mengurangi subsidi. Tantangan pertama adalah politik.

"Jika Pak Jokowi yang menang, maka dukungan di parlemen tidak optimal karena partai pendukungnya tidak menjadi mayoritas. Kebijakan pengurangan subsidi tidak akan berjalan lancar," kata Pras, sapaan akrab Prasetyantoko.

Namun jika Prabowo yang jadi presiden, lanjut Pras, hal serupa juga akan terjadi. "Apalagi selama ini masyarakat terlanjur menganggap apa yang dilakukan Jokowi selalu benar, dan Prabowo tidak punya hal itu," ujarnya.

Tantangan kedua, tambah Pras, adalah dari sisi makro ekonomi. Mengurangi subsidi akan menyebabkan lonjakan inflasi, dan akibatnya bisa saja investor lari dari pasar Indonesia.

"Apalagi kalau timing-nya pas dengan kenaikan Fed Fund Rate (suku bunga acuan di Amerika Serikat). Ini akan mengganggu stabilitas di market," kata Pras.

Meski penuh tantangan, Pras menegaskan rencana pengurangan subsidi harus dilakukan. Pemerintahan mendatang perlu menerapkan kebijakan ini dengan pertimbangan yang matang.

"Perlu ada kajian yang mendalam mengenai realokasi subsidi, apakah ke sektor kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Dengan begitu dampak dari pengurangan subsidi bisa sedikit teratasi. Masyarakat juga harus terus diedukasi supaya bisa memahani bahwa subsidi begitu memberatkan anggaran," tutur Pras.

(hds/dnl)