Bangun Pembangkit Listrik Rp 1.100 Triliun, Jokowi Kurangi Barang Impor

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam 5 tahun ke depan akan membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Dana investasi yang bakal mengalir mencapai Rp 1.100 triliun. Porsi barang impor akan dikurangi.

Menko Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengatakan, pemerintah tidak ingin semua barang atau produk untuk membangun pembangkit ini didapat dari hasil impor.

"Saya sampaikan, kita patok bahwa kandungan lokal untuk pembangkit 40% dan untuk transmisi 60%. Sekarang kita naikkan supaya untuk pembangkit itu 60% dan transmisi 70%," jelas Indroyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Rapat di Istana yang dipimpin oleh Jokowi itu dihadiri oleh hadir Menko Perekonomian Sofyan DJalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PT Timah Tbk Sukrisno, Dirut Antam Tato Miraza, Dirut Bukit Asam Milawarma, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.

Indroyono mengatakan, pemerintah sudah melakukan inventarisasi, dan didapat, ada 32 perusahaan lokal untuk manufaktur produk kelistrikan dan untuk pengerjaan pembangkit (EPC/Engineering Procurement dan Construction).

Ada sejumlah BUMN yang bisa mengerjakan proyek-proyek ini, antara lain PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra, dan PT Pindad (Persero). Pemerintah ingin agar BUMN ini bisa menjadi pemasok untuk proyek ini.

"Kami juga minta nanti produknya masuk e-catalog. Jadi harga turbin berapa dan lainnya bisa ketahuan. Jadi arahan presiden, kalau bisa, sebisa mungkin orang-orang kita kerja untuk ini," jelas Indroyono.

Selain pembangkit, rapat tersebut juga membahas soal pembangunan jaringan transmisi listrik sepanjang 45.000 kilometer.

(dnl/hen)