Follow detikFinance
Rabu, 04 Mei 2016 07:21 WIB

RI Punya Potensi 7.000 Ton Uranium, Perlukah Dikembangkan?

Michael Agustinus - detikFinance
Foto: reuters.com Foto: reuters.com
Jakarta - Hasil eksplorasi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) menunjukkan, Indonesia memiliki potensi uranium hingga 7.000 ton. Bila potensi tersebut digarap dengan baik, ketergantungan Indonesia pada energi fosil, terutama minyak bumi dan batu bara, bisa berkurang secara signifikan.

Kementerian ESDM menargetkan, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang saat ini masih baru di bawah 5% bisa meningkat hingga 23% di 2025 atau 9 tahun lagi. supaya porsi energi fosil bisa dikurangi.

Target tersebut akan lebih mudah dicapai bila Indonesia mengembangkan energi nuklir, terutama uranium yang banyak terdapat di Indonesia. Pengembangan nuklir butuh waktu kurang lebih 10 tahun, bisa langsung menghasilkan energi dalam jumlah besar.

"Kalau lihat target EBT 23% di 2025, itu kan target sangat ambisius. Sulit mengejar itu, tapi bisa dicapai. Nuklir adalah salah satu cara untuk mencapai target itu, paling cepat dikembangkan nuklir. Waktunya 10 tahun, sekali dibangun bisa langsung besar," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Waktu pengembangan selama 10 tahun, menurut Rida relatif singkat, karena energi yang dihasilkan bisa langsung ribuan Mega Watt (MW). Dibanding panas bumi misalnya, eksplorasi untuk menemukannya saja butuh 6 tahun dan energi yang dihasilkan tak sampai ribuan MW. "Bandingkan dengan panas bumi, 6 tahun saja masih nyari-nyari, belum tentu ketemu juga," ucapnya.

Harga listrik dari nuklir bisa murah, asalkan skala pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dibangun cukup besar. "Bisa murah kalau kita bangunnya skala besar. Jadi tergantung skalanya. Kita bangun PLTN 1 saja bisa 1.000 MW. Harga jualnya itu murah karena skalanya besar," papar Rida.

Soal dampak lingkungan dari nuklir, Rida berpendapat bahwa limbah radioaktif dari PLTN bisa dikendalikan dengan teknologi. Di banyak negara, limbah nuklir bisa dikendalikan sehingga tak menyebarkan radiasi pada manusia. "Teknologi yang memitigasi. Nyatanya orang lain juga pakai," tukasnya.

Tetapi, pengembangan uranium di Indonesia masih terkendala oleh political will, banyak pihak-pihak di pemerintah yang masih tak setuju. Perlu kesepakatan bersama terlebih dahulu agar pengembangan nuklir bisa berjalan.

"Ini kan masih jadi perdebatan, untuk membantu pimpinan tertinggi negeri ini bagusnya para pembantunya kompak dulu. Kita harus duduk dulu bicara dengan landasan ilmiah, harus dibuat konsensus bersama dulu. Pada saat semua bersepakat, Presiden lebih mudah mengambil keputusan apakah ini akan go atau tidak," tutupnya. (wdl/wdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed