Ini Jurus PLN Antisipasi Proyek 35.000 MW Tak Rampung di 2019

Jakarta - Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada awalnya ditargetkan rampung seluruhnya di 2019. Tapi dalam perkembangannya, setelah dilihat situasi dan kondisi di lapangan, dan diperhitungkan ulang, ternyata sekitar 10.000 MW dipastikan tidak dapat terselesaikan di 2019.

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri ESDM, akhir pekan lalu baru saja mengungkapkan bahwa penyelesaian 10.000 MW dari program 35.000 MW akan molor.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir sudah punya solusi untuk menambal 10.000 MW pembangkit listrik yang molor itu. Dia mengungkapkan, sebagian pembangkit-pembangkit yang molor itu dapat digantikan oleh 7.000 MW pembangkit listrik sisa Fast Track Project (FTP) atau program 10.000 MW.

Seperti diketahui, FTP yang dimulai sejak 2006 hingga 2014 belum terselesaikan sampai hari ini. Ada sisa 7.000 MW yang harus diteruskan bersamaan dengan proyek 35.000 MW. Sisa 7.000 MW ini yang dikebut Sofyan untuk menutup molornya program 35.000 MW.

"Beliau (Luhut) berpikir mungkin ada yang tidak sampai, tapi bukan berarti itu tidak sampai. Begini, 35.000 MW pasti dapat karena kan ada 7.000 MW (dari sisa FTP) yang setengahnya sudah jalan," kata Sofyan saat ditemui sebelum rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Sofyan menjelaskan, pembangkit-pembangkit sisa dari FTP ini umumnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang. Banyak proyek PLTU mulut tambang yang mangkrak karena PLN dan pemasok batu bara belum sepakat soal harga batu bara.

Sekarang masalah harga batu bara untuk PLTU mulut tambang sudah terselesaikan karena Permen 09 Tahun 2016 direvisi. Formulasi harga batu bara untuk PLTU mulut tambang diubah, tidak lagi ditetapkan pemerintah berdasarkan biaya produksi plus margin 15-25%.

PLN dan produsen batu bara dipersilakan bernegosiasi secara business to business (B to B), pemerintah tak lagi ikut campur menetapkan harga. Dengan begitu, PLN bisa memperoleh batu bara dengan harga lebih efisien.

"Kemarin terhambat masalah peraturan listrik mulut tambang, yang harganya mahal. Itu kan (PLTU mulut tambang) 7.000 MW sendiri. Sekarang sudah ada SK Dirjen, jadinya business to business. Kemarin harga ceiling bawah yang diatur, sekarang ceiling atas," paparnya.

Sofyan menambahkan, tidak akan terjadi krisis listrik meski 10.000 MW dari program 35.000 MW molot. Setiap tahun rata-rata tambahan pasokan listrik sebelum ada program 35.000 MW hanya 2.000-3.000 MW. Kalau selesai 25.000 MW saja sampai 2019, setiap tahun rata-rata sudah ada 5.000 MW pembangkit listrik yang COD (Commercial Operation Date).

Lagipula dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata 5%, tambahan listrik 5.000 MW per tahun saja sudah lebih dari cukup. Maka tidak akan ada kekurangan pasokan listrik.

"Nah begini, bukan berarti nanti kiamat kalau 35.000 MW ini ga jadi. Selama ini per tahun (pembangkit yang COD) 2.000-3.000 MW per tahunnya. Kalau 25.000 MW kan sudah naik 5.000 MW per tahun," tutupnya. (hns/hns)