Mampukah RI Kelola Tambang Bawah Tanah Freeport?

Jakarta - Kontrak PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Pemerintah menjanjikan perpanjangan izin operasi hingga 2031 dan dapat diperpanjang lagi sampai 2041 jika Freeport Indonesia memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah.

Perpanjangan akan diberikan jika Freeport Indonesia mendivestasikan 51% saham ke pemerintah, membangun smelter di dalam negeri untuk memurnikan seluruh hasil produksinya, dan meningkatkan penerimaan untuk negara.

Banyak pihak yang mempertanyakan, mengapa kontrak Freeport Indonesia harus diperpanjang lagi, kenapa tidak dibiarkan selesai di 2021 saja lalu Tambang Grasberg diserahkan ke pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, jika kontrak dengan Freeport Indonesia tidak dilanjutkan, maka kemungkinan diberikan ke kontraktor asing. Jonan urung memberikan hak operasi ke perusahaan Indonesia karena operasi tambang bawah tanah Freeport Indonesia merupakan hal yang tidak mudah.

"Kalau enggak diperpanjang mungkin bisa diserahkan ke kontraktor asing lain. Kalau diserahkan Antam bagaimana? Saya yakin enggak bisa," tutur Jonan saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis malam (25/1/2018).

Kerumitan operasi tambang Freeport Indonesia, kata Jonan, disebabkan karena lokasi tambang yang terletak di bawah tanah hingga 700 kilometer (km). Operasi tambang bawah tanah ini merupakan salah satu yang terumit di dunia.

"Karena expertise-nya enggak pernah ada ini pertambangan tembaga bawah tanah yang panjang terowongannya 700 km dan kita tidak pernah mengelola tambang sekompleks ini. Di dunia pun, ini one of the most complex engineering design yang pernah dibikin untuk tambang bawah tanah," ujar Jonan.

Alternatif kedua yang ditawarkan Jonan adalah menarik investor asing untuk mengelola tambang pasca berakhirnya kontrak di 2021. Namun, apabila pemerintah menghentikan sepihak kontrak pasca 2021 sejak dini, maka dikhawatirkan tambang Freeport Indonesia tak lagi beroperasi sejak sekarang.

"Kalau tunggu 2021 dan sebagainya mereka enggak akan kerjakan apa-apa sampai 2021. Kalau nego enggak bisa terus sampai berlarut-larut nyerah terpaksa pemerintah ambil tindakan berbeda apa tidak perpanjang dan sebagainya," kata Jonan. (ara/dna)